Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bamsoet: Haluan Negara untuk Tuntun Pembangunan

image-gnews
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Iklan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan peran dan fungsi haluan negara sebagai kaidah penuntun pembangunan nasional. Dalam sistem berbangsa dan bernegara, kehadiran Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, sementara konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif. Maka haluan negara akan mengandung prinsip-prinsip direktif.

Nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal konstitusi pada prinsipnya juga mengandung norma besar. Karenanya, diperlukan kaidah penuntun yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai Pancasila dan konstitusi tersebut ke dalam berbagai pranata publik.

“Ini memandu para penyelenggara negara merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana dan terpadu," ujar Bamsoet dalam FGD 'Reposisi Haluan Negara sebagai Wadah Aspirasi Rakyat', di MPR RI, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Turut hadir sebagai pembahas dan narasumber FGD, antara lain Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria, dan Ketua Umum Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Satryo Brodjonegoro. Selain itu Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Alfitra Salam; pakar dari Aliansi Kebangsaan Yudi Latif,  pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Nandang A. Deliarnoor, dan Pemimpin Redaksi harian umum Kompas Ninuk Mardiana Pambudy.

FGD ini lanjutan dari FGD 'Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila', pada 9 November lalu.Wacana yang berkembang mengenai pemilihan 'baju hukum' yang paling tepat untuk mewadahi haluan negara mengerucut pada dua pilihan alternatif. Pertama, diatur langsung di dalam konstitusi. Kedua, diatur melalui ketetapan MPR.

Nandang A. Deliarnoor mengatakan, dengan menempatkan haluan negara dalam konstitusi, maka status hukumnya akan sangat kuat. Sedangkan Yudi Latif memandang, haluan negara sebagai prinsip-prinsip direktif kebijakan dasar politik pembangunan seyogyanya terpisah dari konstitusi dan tidak sebangun dengan undang-undang. Dengan kata lain, ditetapkan oleh MPR RI melalui ketetapan MPR RI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ninuk Pambudy, mengungkapkan sejumlah kegalauan masyarakat pasca reformasi. Sejak 2016, media massa telah menangkap pembicaraan di masyarakat tentang perlunya Indonesia memiliki haluan negara. Salah satu urgensinya agar proses pembangunan bisa inklusif, melibatkan seluruh komponen bangsa.

Apakah hukum haluan negara nantinya dalam bentuk konstitusi atau ketetapan MPR RI, tergantung dari keinginan politik eksekutif dan legislatif dengan mendengar berbagai masukan para pakar dan akademisi. “Dalam FGD ini kami bersepakat bahwa keberadaan haluan negara tetap sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, haluan negara atau pokok-pokok haluan negara, hanya mengatur hal-hal pokok saja. Haluan tersebut memuat arahan untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan yang akan disusun oleh presiden dan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya.

Calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye pemilihan umum, memberikan janji kampanye yang merupakan terjemahan dari PPHN yang tercantum dalam konstitusi. “Setelah terpilih, presiden dan wakil presiden akan bekerja sesuai janji kampanye yang selaras dengan PPHN. Sehingga pembangunan bisa berkelanjutan," ujar Bamsoet.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

17 hari lalu

Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

Glenn menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan Asia, yang berpartisipasi di TCR.


Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

25 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

Konser bertema +-= Tour' (dibaca Mathematics Tour) yang disaksikan puluhan ribu penonton ini menjadi konser kedua Ed Sheeran di Jakarta


Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

26 hari lalu

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.


Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

46 hari lalu

Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

Narasi tentang karakteristik pemuda Islam yang ideal, juga banyak ditemukan rujukannya dalam ajaran Islam.


Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

46 hari lalu

Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.


Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

46 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.


Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

50 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

Situasi menjelang pemilu turut mempengaruhi persentase kenaikan umah minimum kabupaten/kota.


Catatan Ketua MPR tentang Bonus Demografi

56 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Catatan Ketua MPR tentang Bonus Demografi

Pemerintah harus mempercepat penyediaan infrastruktur digital hingga ke pelosok dan menyiapkan angkatan kerja yang melek digital.


Bamsoet Dorong Peningkatan Kembali Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga

28 Januari 2024

Bamsoet Dorong Peningkatan Kembali Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga

Krisis global dan konflik geopolitik di Rusia-Ukraina, berpengaruh terhadap penurunan ekspor permintaan bulu mata dan rambut palsu.


Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purbalingga, Bamsoet: Perkuat Wawasan Kebangsaan

26 Januari 2024

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purbalingga, Bamsoet: Perkuat Wawasan Kebangsaan

Lalai memperkuat wawasan kebangsaan memudahkan pelemahan jati diri Indonesia.