Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gugat Pilkada, Pegiat Lapor Covid-19: Pemerintah Mengabaikan Hak Kesehatan

image-gnews
Sejumlah pekerja melipat surat suara di Kantor KPU Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 25 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menyiapkan surat suara sebanyak 988.344 lembar untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Klaten 2020 yang tersebar di 2.550 tempat pemungutan suara di Kabupaten Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah pekerja melipat surat suara di Kantor KPU Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 25 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menyiapkan surat suara sebanyak 988.344 lembar untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Klaten 2020 yang tersebar di 2.550 tempat pemungutan suara di Kabupaten Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat Lapor Covid-19, Irma Hidayana, menilai pemerintah mengabaikan hak kesehatan dengan tetap berkukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember ini. Irma merupakan salah satu penggugat Pilkada 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ia bersama sejumlah penggugat, salah satunya Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, menggugat keputusan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum yang tetap menggelar pilkada di saat kondisi pandemi Covid-19 masih parah. "Gugatan kami untuk menolak diadakannya pilkada Desember ini sebenarnya bertitik tolak dari pemenuhan hak kesehatan dan pemenuhan hak kesehatan itu bagian dari hak asasi manusia," kata Irma dalam konferensi pers, Kamis, 3 Desember 2020.

Irma berujar pemerintah masih memiliki kelemahan dalam melakukan penelusuran kontak dan pengetesan Covid-19. Merujuk standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), skala tes seharusnya 1 orang dari 1.000 populasi setiap pekan. Namun masih banyak wilayah yang belum memenuhi standar ini.

Irma juga menyinggung data Covid-19 yang masih jauh dari transparan. Dia berujar, pemerintah hanya mencatat jumlah kematian akibat Covid-19 yang terkonfirmasi, tetapi tidak menyertakan pasien-pasien yang meninggal dengan gejala klinis Covid-19 yang belum dites. Menurut Irma, ada selisih cukup besar antara data kematian terkonfirmasi Covid-19 dan pasien suspek serta probabel ini.

Data pemerintah mencatat kematian akibat Covid-19 di kisaran angka 17.000 (per hari ini 17.355). Sedangkan data tim LaporCovid-19 mencatat angka kematian terkonfirmasi beserta probabel dan suspek sebanyak 41.544 orang. "Gap-nya cukup besar," kata Irma.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Irma mengatakan 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 memiliki ancaman cukup berat dan potensi untuk terpapar. Apalagi, kata dia, sudah lebih dari 50 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19, bahkan ada pula yang meninggal. Selain bakal calon, banyak pula anggota Badan Pengawas Pemilu, tim sukses, dan warga yang terkonfirmasi positif.

"Potensi-potensi untuk lebih banyak orang lain terpapar ini masih cukup besar," ujar doktor kesehatan masyarakat lulusan Columbia Unversity, Amerika Serikat ini.

Dalam menjalankan kebijakan kesehatan masyarakat, kata Irma, pemerintah seharusnya memegang prinsip bahwa tak boleh ada satu orang pun yang dirugikan. Ia juga menilai prinsip distributive justice belum terpenuhi lantaran masih banyak orang meninggal tanpa akses terhadap tes Covid-19 dengan metode PCR.
Maka dari itu, Irma pun berharap majelis hakim PTUN dapat memperhatikan argumen-argumen ini dalam menyidangkan perkara gugatan. "Mohon para hakim menggunakan hati nuraninya untuk melihat potensi risiko karena ini yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan keselamatan warga," ujar Irma.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

2 jam lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

17 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih melalui Pilkada Satu Putaran, Bisa Menjabat Dua Periode

19 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih melalui Pilkada Satu Putaran, Bisa Menjabat Dua Periode

Dalam rapat DPR dan pemerintah membahas RUU DKJ, disepakati sejumlah hal, termasuk soal jabatan Gubernur DKJ.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

1 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpose  di atas kendaraan taktis saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023/2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan itu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

Ada nama Khofifah dan Abdul Halim Iskandar berpotensi maju dalam Pilkada 2024 kontetasi Gubernur Jawa Timur. Tanding ulang kubu Prabowo Vs Cak Imin?


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Pembahasan RUU DKJ, DPR dan DPD Usulkan Keterlibatan Orang Betawi di Pilkada Jakarta

3 hari lalu

RDPU Baleg DPR RI tentang RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Bamus Betawi dan Kaukus Muda Betawi. Foto: YouTube/TVR Parlemen
Pembahasan RUU DKJ, DPR dan DPD Usulkan Keterlibatan Orang Betawi di Pilkada Jakarta

Penguatan terhadap suku Betawi dan asetnya bisa diformulasikan untuk mencari kekhususan pada RUU DKJ.


Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

Bawaslu RI menyebut potensi kerawanan Pilkada 2024 dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.


Ridwan Kamil Disebut Dapat Rekomendasi Gerindra untuk Maju Pilkada DKI, Golkar: Baiknya Hapunten Dulu

3 hari lalu

Baliho Ridwan Kamil OTW Jakarta. Foto: Instagram.
Ridwan Kamil Disebut Dapat Rekomendasi Gerindra untuk Maju Pilkada DKI, Golkar: Baiknya Hapunten Dulu

Golkar mempertanyakan komunikasi Gerindra ihwal rencana pengusungan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta.


Respons PKB, Gerindra, dan Gibran soal Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

5 hari lalu

Erina Gudono Menantu Jokowi di Bursa Pilkada Sleman 2024, Gerindra DIY Ajukan ke Prabowo Jika Layak
Respons PKB, Gerindra, dan Gibran soal Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

PKB, Gerindra, dan Gibran buka suara soal Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Begini respons mereka.


Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman, PKB: Kami Prioritaskan Kader Partai

6 hari lalu

Anggota MPR dari Fraksi PKB Daniel Johan dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema
Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman, PKB: Kami Prioritaskan Kader Partai

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan memprioritaskan kader terbaik partai dalam menjaring calon kepala daerah.