MPR: Libur Tahun Baru Harus Kendalikan Massa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

    Pemangkasan cuti bersama akhir tahun 2020 harus diikuti dengan disiplin penerapan protocol kesehatan aturan pengendalian pergerakan massa yang ketat."Tanpa protokol kesehatan yang ketat, upaya pemangkasan cuti bersama akhir tahun akan sia-sia. Intinya jangan sampai terjadi kerumunan massa saat liburan akhir tahun yang berpotensi menciptakan klaster penularan baru," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Desember.

    Menurut Lestari, pemerintah sudah berupaya menerapkan langkah hati-hati menjelang libur panjang akhir tahun, dalam bentuk pengurangan jumlah hari libur jelang pergantian tahuni ni. Rerie mengatakan, upaya pengurangan hari libur itu tidak akan signifikan menekan penyebaran Covid-19 bila para pemangku kepentingan tidak bias mengendalikan pergerakan massa, sehingga tercipta kerumunan di sejumlah tempat.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, meski durasi liburan dikurangi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat wajib mengendalikan pergerakan massa. Menurut Rerie, pemerintah harus ketat memberlakukan aturan pengendalian yang ada, sehingga tidak terjadi kerumunan. Sedangkan masyarakat harus disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan saat menikmati liburan.

    Rerie menilai, pada Desember 2020 ini kerawanan terjadinya kerumunan bukan hanya terjadi pada liburan akhir tahun. Pada 9 Desember 2020, saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di 270 kabupaten/kota, juga berpotensi terjadi kerumunan di tempat-tempat pemungutan suara.

    ADVERTISEMENT

    Rerie meminta upaya pencegahan terjadinya kerumunan harus benar-benar direncanakan dan diterapkan secara baik dan terukur pada Desember ini karena potensi terjadinya kerumunan massa cukup besar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.