TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, mengeluh di hadapan majelis hakim. Salah satunya ihwal permasalahan jumlah uang yang diterima.
Sebab, Prasetijo dan Tommy Sumardi memiliki keterangan yang berbeda terkait hal tersebut. "Saya mau perang dan lurus perkara ini, makanya saya bertanggung jawab dan mengakui US$ 20 ribu saya terima dari terdakwa," ujar Prasetijo saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap kepengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra pada Selasa, 1 Desember 2020.
Ia hadir sebagai saksi untuk Tommy Sumardi. Prasetijo mengaku telah menyerahkan uang tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
"Saya ingin cepat selesai perkara ini. Anak saya tuh tahunya saya di rumah sakit yang mulia," kata Brigjen Prasetijo.
Sementara itu, Tommy mengatakan Prasetijo justru memotong jatah US$100 ribu yang mestinya untuk Irjen Napoleon Bonaparte. Ia tak memberikan US$ 20 ribu kepada Prasetijo.
Selain itu, Prasetijo merasa lelah atas dua kasus yang menjeratnya. Dua kasus itu adalah pembuatan dokumen palsu berupa surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19, serta kepengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.
"Dan yang ketiga saya ini juga didakwa di pidum (pidana umum), dipertanyakan yang sama, di pidum itu surat jalan, juga disinggung masalah korupsi. Di sini korupsi, saya disinggung juga tentang surat jalan, apakah ini ne bis in idem apa bukan yang mulia?" kata Prasetijo.
Dalam perkara ini, Brigjen Prasetijo didakwa Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ANDITA RAHMA
