Pemerintah Provinsi Kepulangan Bangka Belitung (Babel) berharap agar Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tidak terlambat memutuskan alur pelayaran laut di Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung. Alasannya, alur laut pelayaran ini sangat penting.
“Saya menyampaikan agar penetapan alur pelayaran jangan sampai terlambat. Karena, sestrategis apa pun pelayaran Babel, tanpa ada ketetapan alur pelayaran yang pasti maka, akan membuat bingung pengguna,” ujar Gubernur Babel Erzaldi Rosman di dalam Focus Group Discussion Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung di Hotel BW Suite, Belitung, Selasa 1 Desember 2020. Diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Hengki Angkasawan
Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai, atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang.
Dengan adanya ketetapan alur maka para pengguna jalur laut dapat mengeksplorasi daerah letak strategis yang dimiliki Babel. Salah satu yang berkaitan dengan alur pelayaran adalah letak pelabuhan.
Menurut Gubernur Babel, peletakan pelabuhan yang tepat akan mempengaruhi efisiensi pengiriman barang yang juga berdampak terhadap harga barang. Selain itu, kejelasan alur pelayaran selain menarik kapal domestik juga, akan menarik kapal-kapal internasional. “Kalau sudah ditetapkan, kapal-kapal luar negeri tersebut akan melihat potensi yang dimiliki lokasi tersebut. Kalau keunggulan dan letak strategis Babel tidak kita manfaatkan dengan baik dan benar, masyarakat juga yang rugi,” katanya.
Apabila alur pelayaran sudah ditetapkan, Gubernur akan mengundang para pengguna untuk menginformasikan perihal alur pelayaran yang dapat dimanfaatkan. Penetapan alur pelayaran ini sangat penting, sebagai acuan yang harus diikuti oleh semua pengguna alur tersebut. Hingga saat ini, baru terdapat empat pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
