TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Strategic International Studies (CSIS), Philips J. Vermonte, mengatakan budaya hak asasi manusia (HAM) harus didorong untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau HAM menjadi budaya dan memperhatikan hak politik, hidup, ekonomi sosial, itu dengan sendirinya dia akan memperbaiki kualitas hubungan antara kebebasan politik, sosial, ekonomi dengan pembangunan manusia kita," kata Philips dalam diskusi publik, Senin, 30 November 2020.
Philips mengatakan, negara yang memiliki indeks pembangunan manusia dan kebebasan yang baik adalah negara dengan tata kelola yang baik.
Berdasarkan data survei Freedom House pada 1995, 1998, dan 2017, indeks pembangunan manusia di Indonesia relatif tidak membaik, meskipun aspek kebebasan terus meningkat. Adapun Cina dan Singapura, meski aspek kebebasannya di bawah Indonesia, indeks pembangunan manusianya membaik.
Philips menilai, untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan menghormati HAM, maka hak asasi manusia harus didorong dan dilindungi para pembuat kebijakan, politikus, media, dan masyarakat.
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)