INFO NASIONAL-- Aplikasi e-marketplace atau e-procurement dapat mengatasi ketidakefisienan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian diungkapkan CEO Mbizmarket Rizal Paramarta dalam Webinar Pemulihan Ekonomi Lokal Melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Rabu, 25 November 2020 di Jakarta.
Tidak hanya dapat mengatasi inefisiensi, menurut Rizal, aplikasi digital pengadaan barang dan jasa juga dapat menyederhanakan proses pengadaan yang lama dan berbelit-belit. “Salah satu riset menyebutkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia memakan waktu hingga empat minggu atau lebih. Proses ini memakan waktu dan tenaga yang banyak sekali,” kata Rizal dalam webinar yang diselenggarakan Tempo Institute bekerja sama dengan Mbizmarket dan perusahaan fintech Investree ini.
Baca Juga:
Inefisiensi pengadaan barang dan jasa secara manual juga diungkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah. Ia merinci bentuk inefisiensi seperti adanya biaya operasional tambahan berupa ongkos dan biaya transportasi. “Waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja juga lebih lama,” kata Ika.
Ketidakpraktisan belanja manual juga mencakup pada proses pencatatan sehingga pemantau menjadi sulit dilakukan. “Tidak ada sistem monitoring secara real time terhadap pengadaan langsung di bawah Rp50 juta. Meski itu dicatat di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) tapi sangat rendah,” ujar Ika.
Setelah menjajaki dan berdiskusi dengan sejumlah perusahaan penyedia aplikasi e-marketplace, Pemerintah Jawa Barat akhirnya menjalin kerja sama dengan Mbizmarket. Lahirlah program #PBJ Jabar Berdering (Berbelanja di Toko Daring) dengan memanfaatkan platform Mbizmarket
Baca Juga:
Menurut Rizal, tantangan-tantangan seperti ketidakefisienan dan proses ini sangat cocok untuk diatasi melalui solusi digital dengan kehadiran marketplace digital atau e-procurement digital. Ia memaparkan, solusi digital berupa platform pengadaan komprehensif satu atap dapat lebih efisien karena bisa menghemat biaya hingga 10 persen dan proses pengadaan yang lebih cepat hingga 30 kali lipat dibanding cara manual. "Metode ini juga menghubungkan banyak pihak seperti pembeli, perusahaan pengadaan, lembaga pembiayaan, serta pelaku usaha logistik dan pergudangan," ucapnya.
Selain itu, perubahan platform ke digital membuat transaksi lebih transparan, dapat diaudit. “Solusi ini dapat menghadirkan transparansi karena semua aktivitas tercatat, proses yang berbelit-belit juga bisa dipangkas dengan otomatisasi, biarkan komputer dan platform yang bekerja,” ujar Rizal.
Webinar melalui aplikasi meeting Zoom yang juga ditayangkan di channel Youtube Tempo Institute ini berlangsung selama 2 jam. Selain Rizal dan Ika, turut berbicara Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan CEO Investree Adrian Gunadi. Seminar diikuti lebih dari seratus peserta yang terdiri dari pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
