PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Hadapi Gerakan Separatis Papua

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (peci hitam baju batik), Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (tengah), Ketua Bidang Hubungan Internasional PP Muhammadiyah Muhyidin Juanedi (peci hitam), saat konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (peci hitam baju batik), Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (tengah), Ketua Bidang Hubungan Internasional PP Muhammadiyah Muhyidin Juanedi (peci hitam), saat konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau pemerintah fokus menghadapi gerakan separatis Papua dengan pendekatan soft berupa dialog hingga militer.

    "Karena kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah ini, maka tidak mustahil Papua dan Papua Barat akan bisa bernasib seperti Timor Timur," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin, 30 November 2020.

    Anwar mengatakan situasi di Papua saat ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab, apa yang terjadi di sana sekarang telah mengancam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. "Mereka telah menyatakan dirinya ingin keluar dari NKRI dan membentuk negara sendiri, yaitu negara Papua," ujarnya.

    Selain itu, negara-negara dunia internasional juga terang-terangan maupun diam-diam telah memberikan dukungan untuk berdirinya negara Papua. Untuk itu, kata Anwar, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah kuat untuk dapat menghadapi hal tersebut.

    ADVERTISEMENT

    Ia menyarankan agar hal yang tidak begitu penting harus dikesampingkan dulu agar energi dan tenaga sebagai bangsa tidak terkuras. "Kalau hal itu terjadi maka kelompok separatis akan menang dan tertawa, karena mereka sudah bisa lepas dan terbebas dari negara Republik Indonesia serta membentuk negara sendiri dan kita jelas tidak mau itu terjadi," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.