Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Susunan Lengkap Pengurus PKS 2020-2025, Ada Wajah Baru Gamal Albinsaid

image-gnews
Gamal Albinsaid. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Gamal Albinsaid. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengumumkan susunan kepengurusan partai periode 2020-2025. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan penyusunan pengurus pusat PKS teranyar ini dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dan menampilkan banyak wajah baru yang segar.

"Penyusunan didasarkan pada kebutuhan partai lima tahun ke depan, termasuk adanya bonus demografi dan tingginya jumlah pemilih milenial kita," kata Aboe dalam acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) V PKS, Ahad, 29 November 2020.

Aboe mengatakan penyusunan pengurus juga demi kaderisasi di partai. Ia mengatakan kaderisasi bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya dimulai dari kaderisasi.

Salah satu wajah baru di kepengurusan PKS 2020-2025 adalah Gamal Albinsaid. Nama Gamal mulai dikenal sejak bergabung dengan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Gamal mengenal Sandiaga Uno dalam sejumlah forum diskusi ekonomi.

Gamal Albinsaid merupakan dokter yang menggagas layanan kesehatan berbasis bank sampah di Malang. Ia pernah menerima penghargaan First HRH The Prince of Wales Young Sustainibility Entrepeneur dari Pangeran Charles pada akhir Januari 2014.

Berikut susunan kepengurusan pusat PKS periode 2020-2025.

Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura: Untung Wahono

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat: Surahman Hidayat

Dewan Pengurus Pusat

Presiden: Ahmad Syaikhu

Sekretaris Jenderal: Aboe Bakar Alhabsy

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data: Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan: Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi: Zainudin Paru

Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis: IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga: Moh. Rozaq Asyhari

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian: Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris Jenderal Umum: T. Farida Rachmayanti

Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik: Ahmad Fathul Bari

Bendahara: Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara 1: Deni Tresnahadi

Wakil Bendahara 2: Hero EA Putra

Wakil Bendahara 3: Unggul Wibawa

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan: Bukhori Yusuf

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader: Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader: Rofik Hananto

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bidang Kepemudaan: Gamal Albinsaid

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya: Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial: Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani Ali Sera

Ketua Bidang Ketenagakerjaan: M. Martri Agoeng

Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Riyono

Ketua Bidang Kepanduan: Yoyok Switohandoyo

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut): Hendry Munief

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel): Ahmad Junaidi Auly

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar): Achmad Ru’yat

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya): Abdul Fikri

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra): Johan Rosihan

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan: Alifudin

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi: Suryadarma

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim): Muhammad Kasuba

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi: T.B. Soemandjaja Rukmandis

Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah: Hermanto

Ketua Komisi Kebijakan Publik: Memed Setiawan

Ketua Komisi Kajian Strategis: Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Komisi Ideologi: Musoli

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga: Wirianingsih

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik: Abdul Muiz Saadih

Ketua Komisi Kajian dan Bayan: Abdulloh Khaidir

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah: Muslih Abdul Karim

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM: Iman Santoso

Ketua Komisi Keumatan: Zufar Bawazir

Ketua Fraksi MPR RI: Tifatul Sembiring

Ketua Fraksi DPR RI: Jazuli Juwaini

 
BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

7 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

3 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.


Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

4 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

Pengamat politik Unand sebut 2 kemungkinan tujuan hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satunya bargaining power merapat ke Prabowo-Gibran


Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

PKS mengeluarkan keputusan agar anggotanya yang berada di DPR RI tetap mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

4 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

PKS memastikan belum ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.


Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

5 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto diduga untuk meredam rencana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR.


Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

5 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

PPP menyatakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya wacana.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

6 hari lalu

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat mengahdiri acara Milad Partai Keadilan Sejahtera ke 20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.Perayaan milad Partai Keadilan Sejahtera ke-20 tersebut mengangkat tema
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

Pilgub Sumbar akankah membuat tanding ulang kubu Prabowo Vs Anies Baswedan, saat Mahyeldi berhadapan dengan Andre Rosiade?