Survei Setelah Kepulangan Rizieq: Mayoritas Responden Ingin Pertahankan NKRI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin FPI Rizieq Shihab dengan ditemani oleh menantunya, Hanif Al Athos saat disambut dengan alunan Hadroh atau musik khas Arab dan lantunan sholawat oleh pengikutnya, saat tiba di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jumat, 13 November 2020. TEMPO/M.A MURTADHO

    Pemimpin FPI Rizieq Shihab dengan ditemani oleh menantunya, Hanif Al Athos saat disambut dengan alunan Hadroh atau musik khas Arab dan lantunan sholawat oleh pengikutnya, saat tiba di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jumat, 13 November 2020. TEMPO/M.A MURTADHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan publik lebih setuju untuk mempertahankan NKRI, yakni mencapai 81,5 persen. Hal ini berkaitan dengan kepulangan petinggi Front Pembela Islam Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Rizieq gencar menyuarakan penegakan syariat Islam melalui aksi-aksi "sweeping", hingga transformasi dalam gerakan politik pada Pilkada DKI Jakarta yang sangat kental nuansa politik identitas atau SARA.

    "Hampir mayoritas mutlak publik menyatakan siap untuk mempertahankan tegaknya NKRI dan menolak wacana agar Indonesia menerapkan agama sebagai dasar kehidupan bernegara," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu 25 November 2020.

    Hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama, sebesar 13,3 persen. Sisanya 5,2 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Menurut dia, kembalinya Rizieq Shihab dari Arab Saudi membangkitkan pula kekhawatiran soal ancaman terhadap NKRI.

    Sejak berdirinya Republik Indonesia, kata dia, para "founding fathers" menyusun konsensus Pancasila sebagai dasar negara kesatuan di tengah kebinnekaan masyarakat Indonesia.

    Bagi kalangan nasionalis, Pancasila adalah ideologi yang sudah final, sebagai titik kompromi dari keberagaman. Mengubah Pancasila dan NKRI berarti berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia.

    Sayangnya, dalam beberapa kurun waktu belakangan gejolak politik identitas seakan-akan mengancam kesepakatan bangsa tersebut. Lahirnya perda-perda bernuansa keagamaan hingga munculnya paham khilafah menimbulkan resistensi dan menguatkan kembali semangat untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI.

    "Menguatnya politik identitas itu memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, yang nyaris membelah masyarakat dalam polarisasi yang belum usai hingga sekarang," kata Okta.

    Namun, kuatnya dukungan publik terhadap NKRI dan penolakan terhadap negara agama menjadi sinyal optimisme.

    Para elite politik dan tokoh bangsa diharapkan untuk terus menjaga komitmen dan tidak latah memainkan politik identitas demi kepentingan elektoral.

    "Keberagaman memang menjadi fitrah bangsa ini, karena itu bangsa kita memilih untuk bersatu alih-alih bercerai-berai," ujarnya.

    Survei CPCS dilakukan pada 11-20 November 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari data survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pam Swakarsa, dari Reformasi hingga Wacana Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo

    Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Listyo menyampaikan berbagai gagasan akan menghidupkan kembali pam swakarsa.