Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan sejarah 1956 yang terkesan dilupakan lantaran praktik desukarnoisasi Orde Baru. Padahal, menurut Megawati, Sukarno adalah sosok yang pemikirannya layak dipelajari generasi muda saat ini.

"Saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini. Hanya permintaan saya itu, tidakkah bisa diluruskan kembali?" kata Megawati dalam webinar Pembukaan Pameran Daring & Dialog Sejarah, Selasa, 24 November 2020.

Pameran Daring dan Dialog Sejarah ini bertajuk "Bung Karno dan Buku-bukunya" ini diselenggarakan oleh Museum Kepresidenan Balai Kirti dan Historia. Pemimpin redaksi Historia, Bonnie Triyana, adalah sejarawan yang banyak meneliti tentang Sukarno.

Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Dia juga berpendapat banyak kalangan elite yang seakan-akan kelu untuk menyebut Sukarno sebagai proklamator.

Putri Bung Karno ini menceritakan bagaimana pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Sukarno, misalnya Di Bawah Bendera Revolusi. Ia pun heran mengapa buku yang merupakan jendela dunia dan ekstraksi pemikiran Sukarno itu dulu dilarang.

Menurut Megawati, ia berbicara seperti ini bukan semata-mata karena anak Sukarno. Dia mengklaim ucapannya ini pun didasari penilaian yang fair dan obyektif terhadap sang ayah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati juga menceritakan saat Sukarno berhasil menggelar Konferensi Asia Afrika pertama kali pada 1955. Konferensi itu, kata dia, ialah tonggak yang membuat banyak negara merdeka. Menurut Megawati, Indonesia semestinya bangga karena pencetus KAA pertama ialah Sukarno yang merupakan orang Indonesia.

"Apa itu mau diabaikan? Saya enggak tahu, kalianlah yang mendengarkan. Saya ini kan istilahnya sudah manula toh, sebentar lagi kan fading away, jadi saya mesti cerita ini, karena penerusnya kalian," ujar Presiden ke-5 ini.

Megawati pun mengusulkan kepada Nadiem agar buku-buku tentang Sukarno dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan. Megawati menilai buku Bung Karno adalah ekstraksi dari pikiran banyak tokoh dunia yang dikenal Bung Karno melalui buku-buku. "Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya harus bagaimana ya, apakah hal ini tidak boleh diajarkan," kata Megawati.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

3 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, menurut pakar politik Unand sebagai akibat kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

4 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

6 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

Eks Koordinator ICW Adnan Topan Husodo salah satu pendukung parpol lakukan hak angket DPR untuk indikasi kecurangan pemilu 2024. Ini alasannya.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

6 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

6 hari lalu

Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo, Ketum PDIP Megawati, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

Politikus PDIP menanggapi isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Ini kilas balik Jokowi tak lagi merah, menjadi kekuning-kuningan.


Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu

6 hari lalu

Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pemakaian hak angket oleh DPR makin mengerucut. PDI Perjuangan agaknya makin bulat menggulirkan hak DPR mengusut kebijakan pemerintah ini.


Kelahiran Putri Sukarno-Ratna Sari Dewi Tepat Setahun Setelah Supersemar, Ini Profil Karina Kartika Soekarno

6 hari lalu

Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Kelahiran Putri Sukarno-Ratna Sari Dewi Tepat Setahun Setelah Supersemar, Ini Profil Karina Kartika Soekarno

Tepat setahun peristiwa Supersemar, anak Sukarno-Ratna Sari Dewi di Prancis. Ia diberi nama Karina Kartika Soekarno, ini profilnya.


Abraham Samad Turut Dukung Hak Angket DPR: Hukum Orang-orang yang Terlibat dalam Kecurangan Pemilu

7 hari lalu

Mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Sitomurang serta mantan Wamenkumham Denny Indrayana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPKi, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pegiat antikorupsi itu mendesak dan menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
Abraham Samad Turut Dukung Hak Angket DPR: Hukum Orang-orang yang Terlibat dalam Kecurangan Pemilu

Abraham Samad Ketua KPK 2011-2015 termasuk dari 50 tokoh yang menandatangani surat untuk ketua umum parpol agar gulirkan hak angket. Ini alasannya.


Top Nasional: Mahfud Ungkap Pertemuan dengan Megawati soal Hak Angket, 2 Poin Gugatan Timnas AMIN ke MK

7 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top Nasional: Mahfud Ungkap Pertemuan dengan Megawati soal Hak Angket, 2 Poin Gugatan Timnas AMIN ke MK

Mahfud Md mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh pihak serius mengawal hak angket kecurangan pemilu 2024