PGRI Anggap Kebijakan Belajar di Sekolah Tak Bisa Sepenuhnya Diserahkan ke Pemda

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah pada 2021 tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya membuat rancangan terkait kebijakan tersebut.

    "Bukan diserahkan ke pemda begitu saja. Misalnya, tata kelola, kurikulum, harus disederhanakan, buat kurikulum darurat," ucap Unifah saat dihubungi pada Ahad, 22 November 2020.

    Unifah menjelaskan, kurikulum darurat itu diperlukan lantaran akan adanya perubahan. Sebab, ia melihat kegiatan tatap muka tidak akan bisa dilaksanakan dengan durasi yang sama seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

    "Buat SOP, bagaimana pembelajaran dan tata kelola. Ingat, enggak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemda," kata Unifah.

    Meski begitu, Unifah mendukung rencana pemerintah itu. Ia merasa memang sudah saatnya kegiatan belajar mengajar diadakan secara tatap muka.

    "Sudah saatnya membuka catatan, tapi ingat, dengan catatan bahwa mengutamakan keselamatan," ucap Unifah.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait diperbolehkannya sistem pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021 mendatang.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.