FSGI: Pemerintah Harus Siapkan SOP Ketat Jelang Sekolah Dibuka Januari

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai bahwa kesiapaan pembelajaran tatap muka menjelang sekolah dibuka Januari tak hanya dilihat dari fisik semata. Pemerintah juga harus memperhatikan faktor psikis, beserta menyiapkan panduan aturannya.

    "Yang mengatur siswa dan guru sebelum, saat, dan sesudah pembelajaran. Bagaimana SOP-nya? Contohnya hal ringan seperti aturan bahwa siswa harus dibekali minum dan makan yang sehat," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo saat dihubungi pada Ahad, 22 November 2020.

    Heru melihat, jika kesiapan fisik dan psikis tak seimbang, maka akan memicu munculnya klaster baru Covid-19 yakni klaster sekolah. Maka itu, ia meminta pemerintah menyiapkan secara detail seluruh rangkain SOP sejak siswa dan guru berangkat menujus sekolah, saat berada di sekolah, dan usai belajar.

    Menurut Heru, hadirnya SOP yang ketat guna mengatur sikap dan perilaku disiplin terhadap protokol kesehatan. Selain itu, FSGI meminta pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk tes swab kepada guru dan murid.

    "Karena kan kita semua tahu bahwa harga tes swab itu mahal. Padahal itu penting untuk menjaga mereka ketika sekolah dibuka," kata Heru.

    Lebih lanjut, Heru juga berharap adanya monitoring yang ketat dari Dinas Pendidikan di setiap wilayah. FSGI pun sebelumnya telah menyeruakan hal tersebut kepada pemerintah.

    "Harus ketat, karena kuncinya di monitoring. Jangan asal ceklis syarat saja, tapi fakta di lapangan tidak ada sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan," ucap Heru.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait diperbolehkannya sistem pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021 mendatang.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.