Instruksi Mendagri Dianggap Bisa Picu Gerakan Politik Memakzulkan Kepala Daerah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa melakukan shalat magrib berjamaah sebelum mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu, 14 November 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Massa melakukan shalat magrib berjamaah sebelum mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu, 14 November 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai secara tekstual tak ada yang salah dari peringatan ihwal sanksi pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi Mendagri ini keluar setelah sejumlah kerumunan terjadi di Jakarta dan Bogor imbas kegiatan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    "Surat instruksi Mendagri kalau dibaca teks tidak masalah, poinnya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot tentu melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Ray dalam diskusi daring, Sabtu, 21 November 2020.

    Namun Ray berpendapat, surat itu tak bisa dimaknai secara tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Salah satunya, Ray mengatakan surat instruksi itu bisa memicu gerakan politik lokal untuk memberhentikan kepala daerah.

    Ia mencontohkan sikap politikus-politikus di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi Mendagri itu untuk mempertanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19. "Sekali pun surat ini bernada mengingatkan, tapi bisa berimplikasi jadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik dalam rangka memakzulkan kepala daerah," kata Ray.

    Di Provinsi DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. PSI menilai Anies melakukan pembiaran terhadap acara keramaian FPI di tengah pandemi Covid-19.

    Ray juga menilai ada intensi keinginan pemerintah pusat untuk mengembalikan lagi berbagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Ia mengatakan intensi itu pun sudah terlihat dari pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-undang Cipta Kerja.

    Maka dari itu, Ray menganggap publik perlu mengkritik instruksi Mendagri tersebut. "Kalau tidak kita kritik sejak awal, ada tensi, bisa jadi ini desain untuk kembalikan kewenangan pusat yang terlalu besar (untuk mengatur) daerah," kata dia.

    Setelah instruksi Mendagri, polemik berikutnya ialah pencopotan baliho FPI oleh Tentara Nasional Indonesia. Padahal urusan baliho semestinya kewenangan pemerintah DKI melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Ray, Presiden Joko Widodo semestinya turun tangan mengingatkan batasan kewenangan antarlembaga negara.

    Ray menilai kondisi politik Indonesia saat ini berada dalam kondisi semrawut sehingga Presiden mesti bersikap. "Kenapa Presiden seperti agak abai melakukan manajemen kelembagaan negara supaya sesuai tupoksinya?" kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar 10 Lembaga Nonstruktural yang Dibubarkan Peraturan Presiden

    Melalui Peraturan Presiden, 10 Lembaga Nonstruktural dibubarkan. Tugas dan fungsinya dialihkan ke kementerian terkait.