Insiden Baliho Rizieq Shihab, Pengamat: Jokowi Dianggap Tahu Jika Diam

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai ada kesemrawutan politik di balik polemik pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh Tentara Nasional Indonesia. Ia mengatakan kejadian ini menunjukkan ketidakjelasan tanggung jawab dan koordinasi antarlembaga negara.

    "Kita berada dalam situasi yang semrawut. Tidak jelas lembaga mana bertanggung jawab untuk apa, tidak jelas siapa yang melakukan koordinasi," kata Ray dalam diskusi daring, Sabtu, 21 November 2020.

    Menurut Ray, sumber dari segala kesemrawutan ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. Ia menduga Jokowi sengaja membiarkan terjadinya tumpang tindih dan pelanggaran profesionalitas di bidang kelembagaan negara.

    Ray pun mempertanyakan sikap presiden terkait pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI. "Apakah pencopotan baliho dengan tanpa sepengetahuan Presiden? Bisa iya, bisa tidak," kata Ray.

    Tindakan TNI tersebut ramai dikritik lantaran dinilai melampaui kewenangannya sebagai institusi pertahanan. Urusan baliho seharusnya menjadi kewenangan pemerintah DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Presiden Jokowi, kata Ray, harus menegur TNI jika tak ingin dianggap mengetahui tindakan tersebut dan melampaui kewenangan. "Kalau didiamkan setidak-tidaknya kita punya asumsi Presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya," ujar Ray.

    Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan FPI tak bisa seenaknya terkait pemasangan spanduk dan baliho di Ibu Kota. Dudung mengatakan jika diperlukan pemerintah bisa membubarkan FPI pimpinan Rizieq Shihab.

    "Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.

    Dudung gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI. Jenderal bintang dua ini pun menyampaikan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Tidak Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

    Ada beberapa orang yang tidak disarankan langsung memakai vaksin Covid-19, siapakah mereka? Berikut detilnya.