Iklan
INFO NASIONAL-- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Kerja sama ini dilakukan dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat di kota Bandung melalui penyerapan dan pemanfaatan dana bergulir dan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) oleh Koperasi dan UKM. Kerjasama kedua pihak diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Mohamad Iwa Suwia Pribawa, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11). Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Atet Dedi Handiman, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kota Bandung Hardiansyah.
"LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja (satker) KemenkopUKM sudah dan akan terus menyalurkan dana program PEN di Kota Bandung ini, agar perekonomian rakyat bisa cepat bangkit lagi. Ada beberapa proposal yang masuk ke kami dan itu perlu dikawal penggunaannya secara optimal dan diharapkan tidak terjadi fraud," ujar Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin.
Menurut Jaenal, LPDB-KUMKM diberikan amanat oleh pemerintah menyalurkan dana PEN sebesar Rp1 triliun, yang sudah tersalur seluruhnya pada September 2020.
"Penyaluran dana PEN ini akan dilanjutkan pada tahun 2021 dimana LPDB-KUMKM diberi amanat oleh Presiden Jokowi untuk menyalurkan dana PEN sebesar Rp1,78 triliun disamping dana reguler yang sudah disalurkan LPDB-KUMKM sejak tahun 2008," kata Jaenal.
"Karena itu kami ingin berkolaborasi dengan Kejari sejak dari awal agar para koperasi yang mengajukan proposal itu di kawal dari awal oleh Kejari," lanjutnya.
Ia menambahkan, kerjasama model ini sudah dilakukan dengan Kejati Sulawesi Selatan yang membawahi 34 Kejari. Masing- masing Kejari bahkan diamanatkan membina satu koperasi, sehingga nama atau "brandnya" menjadi koperasi binaan Kejari.
"Kami ingin mengkloning apa yang telah dilakukan oleh Kejati Sulsel agar bisa diterapkan di Kejari Bandung. Dan Alhamdulillah Bapak Kajari Kota Bandung sangat mendukung keinginan kami," kata Jaenal Aripin.
Jaenal menambahkan, pihaknya juga meminta Kejari Bandung mendukung penyelesaian secara perdata terhadap piutang macet dari dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM di kota Bandung sejak 2008-2019.
"Pasalnya ketika di proses pidana, piutang yang disita disetorkan ke kas negara. Dana itu tak masuk ke LPDB-KUMKM modal berkurang. Jadi jika nanti ada piutang macet, kami minta ada pendekatan persuasif agar dananya bisa masuk ke LPDB-KUMKM," tutup Jaenal. (*)
Iklan
