15 Organisasi Sipil Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MK

Puluhan buruh berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) saat melakukan demo sebelum mendaftarkan uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 16 November 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 15 kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengajukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan akan didaftarkan pada pukul 13.00 WIB hari ini.

"Secara formil UU Cipta Kerja dinilai menyimpang dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan," kata perwakilan Kepal, Hadi Saputra dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2020.

Organisasi yang tergabung dalam Kepal ialah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Bina Desa), Sawit Watch, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Indonesia for Global Justice (IGJ).

Kemudian Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Field Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Aliansi Organis Indonesia (AOI), Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (Jamtani), dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Hadi mengatakan, Kepal menilai UU Cipta Kerja melanggar prosedur formil yang mencakup asas-asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.

"Secara teoritis UU Cipta Kerja masih memiliki sisi yang sangat lemah terkait landasan hukum bagi mekanisme omnibus law," kata Hadi.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Janses E Sihaloho menyebut pembentukan UU Cipta Kerja banyak melanggar syarat-syarat pembentukan undang-undang yang baik. Janses mengatakan kliennya sebagai kelompok-kelompok yang terdampak dari berlakunya UU Cipta Kerja juga tak pernah diajak bicara atau dimintai masukan oleh DPR dan pemerintah.

"Lantas untuk kepentingan siapa undang-undang ini dibuat. UU Cipta Kerja ini menurut hemat kami tidak menyelesaikan masalah dan tidak memberikan kepastian hukum." kata Janses secara terpisah.

UU Cipta Kerja sebelumnya juga telah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, dan Gekanas. Mereka mengajukan uji materiil atas klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

19 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

20 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

21 jam lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

1 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

1 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

1 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

2 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK