TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap sebanyak mungkin masyarakat mau melakukan vaksinasi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Terus kita lakukan sosialisasi agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya. Baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program vaksinasi maupun vaksinasi mandiri," kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2020.
Presiden menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
"Jadi ada yang tidak membayar, ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri. Ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," ungkap Presiden.
Namun harga vaksin bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi mandiri menurut Jokowi akan ditentukan menteri kesehatan. "Nanti (harga) ditanyakan kepada menteri kesehatan," ujarnya.
Rencananya vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada petugas yang bekerja di bidang pelayanan publik dan penerima bantuan BPJS Kesehatan usia 15-59 tahun. Sedangkan vaksin mandiri nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan kementerian terus melakukan simulasi secara terbuka agar masyarakat tahu proses penyuntikan vaksin Covid-19. "Karena itu dilakukan simulasi-simulasi secara terbuka supaya masyarakat tahu," tutur Terawan.
Sebelumnya diberitakan survei yang diselenggarakan oleh Kemenkes, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan masih ada 7,60 persen masyarakat Indonesia tidak mau divaksinasi.
Masyarakat yang menyatakan tidak mau di vaksinasi tersebut ternyata memiliki beragam alasan. Pertama, mereka tidak yakin dengan keamananan (59,03 persen), tidak yakin dengan efektivitas vaksin (43,17 persen), (akut efek samping vaksin (24,20 persen) dan tidak percaya vaksin (26,04 persen).
Dalam survei itu juga ditemukan alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama sebesar 15,97 persen dan karena alasan lainnya 31,24 persen. Artinya pemerintah memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terutama yang menolak vaksin tersebut.
