Ahli Sebut UU Penyiaran Perlu Direvisi untuk Atur Tayangan di Internet

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Facebook Logo, Netflix Logo, dan Youtube Logo

    Facebook Logo, Netflix Logo, dan Youtube Logo

    TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menyatakan untuk mengatur siaran melalui internet yang perlu dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bukan menguji sejumlah pasal saja.

    "Dalam pandangan saya, bila memang Undang-Undang Penyiaran ini ingin disesuaikan dengan perkembangan zaman yang harus dilakukan adalah penulisan ulang Undang-Undang Penyiaran," ujar Ade Armando yang dihadirkan sebagai ahli dalam uji materi UU Penyiaran secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

    Menurut dia, revisi UU Penyiaran telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir ini oleh DPR dan pemerintah. Sementara mengubah satu pasal seperti yang dimohonkan oleh RCTI dan INews TV dinilai akan menimbulkan persoalan serius. Persoalan itu ada karena pemohon menyamaratakan semua bentuk layanan over the top (OTT), termasuk media sosial serta aplikasi pertemuan daring.

    Pemohon, menurut Ade, semestinya hanya mempersoalkan layanan media OTT, seperti Netflix, Youtube serta jasa video on demand lainnya. "Nah, ini dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Perbedaan keduanya mempunyai implikasi yang sangat serius," tutur Ade Armando.

    Ia menuturkan apabila permohonan itu dikabulkan, tidak hanya Netflix, Youtube dan jasa video on demand yang terkena dampak, melainkan semua bentuk konten di internet harus mengikuti UU Penyiaran dan tunduk pada otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal itu, menurut dia, tidak hanya akan menimbulkan kerumitan birokrasi, melainkan juga mematikan kreativitas masyarakat.

    Ada pun pemohon PT Visi Citra Mulia (INEWS TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) mempersoalkan pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Para pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam UU Penyiaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.