TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pendirian Rumah Ibadah. Musababnya, Komnas HAM menilai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 atau PBM 2 Menteri yang menjadi payung hukum pendirian rumah ibadah selama ini, diskriminatif terhadap minoritas.
"Kami menginginkan suatu pengaturan yang lebih adil berbasis kepada kebebasan dari setiap warga negara untuk mengekspresikan agama mereka, karena itu butuh suatu revisi terhadap peraturan bersama menteri yang sudah ada," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 November 2020.
"Kami inginkan ada suatu pengaturan yang lebih tinggi, kami usulkan Perpres," lanjutnya.
Menurut Damanik, Presiden Jokowi menyambut baik usulan Komnas HAM itu. "Itu akan didiskusikan di internal pemerintah dan intinya presiden menyambut baik. Ini mungkin jalan keluar dalam menyelesaikan intoleransi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan orang dalam beribadah," ujar dia.
Komnas HAM mencatat, dalam 10-15 tahun terakhir terdapat sekitar 500-600 pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya kasus pendirian rumah ibadah. Kasus-kasus ini tersebar di seluruh Indonesia dan hampir rata korbannya. Bukan hanya non-muslim, tapi juga muslim.
“Ini terkait mayoritarianisme. Artinya di mana ada satu agama menjadi mayoritas, kemudian penduduknya menekan atau memaksa agama yang minoritas untuk tunduk,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada Tempo di kantornya, Kamis, 5 Maret 2020.
Menurut Beka, PBM tentang pendirian rumah ibadah ini menjadi salah satu akar masalah. Dalam PBM diatur pendirian tempat ibadah membutuhkan paling sedikit 90 nama pengguna tempat ibadah yang disahkan pejabat setempat.
Selain itu, pendirian tempat ibadah harus didukung sedikitnya 60 warga setempat dan disahkan oleh lurah atau kepala desa, mendapat rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, serta rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Aturan ini yang menyebabkan minoritas sulit mendirikan rumah ibadah karena terganjal syarat administratif.
Sejumlah organisasi majelis agama juga sudah lama meminta peraturan dalam peraturan bersama menteri ini direvisi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendirikan rumah ibadah, serta mempertegas peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi tempat ibadah apabila ada penolakan warga.
DEWI NURITA
