Tommy Sumardi Sering Temui Brigjen Prasetijo Utomo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo mengenakan baju tahanan saat pelimpahan tahap II kasus dugaan pencabutan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tiga tersangka ini segera disidangkan. ANTARA/Rommy S

    Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo mengenakan baju tahanan saat pelimpahan tahap II kasus dugaan pencabutan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tiga tersangka ini segera disidangkan. ANTARA/Rommy S

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai harian lepas Biro Wassidik Bareskrim Polri, Abdul Basyir, mengungkapkan bahwa Tommy Sumardi sering datang menemui Brigjen Prasetijo Utomo. "Sering, Pak Hakim," kata Abdul saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 16 November 2020.

    Tommy Sumardi merupakan pengusaha yang membantu mengurus status buron yang melekat pada Djoko Tjandra. Caranya dengan menjanjikan uang atau hadiah kepada penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pejabat tinggi di Polri.

    Tommy sekaligus menjadi perantara Djoko Tjandra untuk memberikan uang SGD$ 200 ribu dan US$ 270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte, serta US$ 150 ribu kepada Brigjen Prasetijo Utomo.

    Sebelum di Biro Wassidik, Abdul bekerja di Biro Korwas PPNS sejak Juli 2019 hingga Agustus 2020. Saat itu, Prasetijo menjabat sebagai Kepala Biro Korwas PPNS.

    Abdul juga mengungkapkan bahwa ia beberapa kali mendampingi Prasetijo ke kantor Divisi Hubungan Internasional di gedung TNCC. Selain itu, ia mengaku pernah melihat mantan bosnya itu keluar dari ruangan Ses NCB Interpol bersama Tommy Sumardi. "Sama-sama keluar dari Ses NCB," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.