Soal RUU Minuman Beralkohol, Yasonna: Kami Lihat Dulu, Baleg Masih Beda Pendapat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. PKKMB online. Senin 14/09/2020.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. PKKMB online. Senin 14/09/2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum bersedia menyampaikan sikap pemerintah ihwal Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia beralasan, DPR pun belum sepakat untuk membahas RUU Minuman Beralkohol ini.

    "Kami lihat dulu deh. Baleg sendiri, saya kira masih ada yang berbeda pendapat," kata Yasonna kepada Tempo, Ahad, 15 November 2020.

    Yasonna tak merinci apakah pemerintah akan setuju memasukkan RUU itu ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 yang akan segera ditetapkan DPR dan pemerintah. Penetapan Prolegnas 2021 rencananya digelar pada Rabu mendatang, 18 November 2020.

    Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Baleg DPR Firman Soebagyo meminta pimpinan Baleg berkomunikasi dengan pemerintah ihwal RUU yang akan masuk Prolegnas 2021. Hal itu disampaikan Firman saat menyampaikan catatan ihwal RUU Larangan Minuman Beralkohol.

    ADVERTISEMENT

    "Jangan sampai nanti setelah disetujui diharmonisasi di DPR, sampai pimpinan tidak jalan. Atau sebaliknya dari pimpinan DPR sudah setuju sampai kepada tingkat pemerintah, pemerintah tidak setuju," kata Firman.

    Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali menyampaikan hal senada. Ali mengatakan DPR perlu berkomunikasi dengan pemerintah lantaran pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol pernah mandek sebelumnya.

    "Sikap Fraksi NasDem, menurut kami lebih baik dikomunikasikan terlebih dulu dengan pemerintah daripada terulang seperti sebelumnya," kata Ali ketika dihubungi, Sabtu, 14 November 2020.

    Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan komunikasi dengan pemerintah akan dilakukan saat rapat kerja membahas Prolegnas 2021 pada Rabu, 18 November 2020. Menurut Supratman, DPR akan menggelar rapat panitia kerja (Panja) Prolegnas 2021 terlebih dulu pada Senin besok, 16 November 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.