Pakar Hukum Sebut UU ITE Ganggu Iklim Demokrasi

Reporter

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Kegiatan tersebut sebagai bentuk desakan agar Polda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Dandhy Dwi Laksono terkait kasus pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, menilai keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengganggu iklim demokrasi di Indonesia.

"Jelas telah mengganggu iklim demokrasi di Indonesia karena daya kritis orang menjadi tidak ada. Check and balance tidak terjadi, oposisi tidak terbangun dengan baik," kata Suparji dalam webinar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis, 12 November 2020.

Suparji menjelaskan hal itu terjadi karena adanya legislative error atau kesalahan pada proses penyusunan legislasi. UU ITE seharusnya untuk transaksi elektronik. Namun, kata Suparji, aturan tersebut kini dijadikan alat politik.

"Kenapa jadi alat politik? Karena menggabungkan transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi ada kesalahan sejak lahir," ujarnya.

Selain itu, Suparji juga menyebut sejumlah pasal karet dalam UU ITE, yakni Pasal 27, 28, dan 29 yang multitafsir menjadikan UU ITE dijadikan alat politik. Pasal abu-abu tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan rumusan yang jelas. Sehingga, Suparji mengatakan, tidak heran jika UU ITE menjadi undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi.

Faktor lainnya, Suparji menyampaikan, bahwa penegak hukum di Indonesia tidak independen dan cenderung beraroma politik. "Sehingga profesionalitas integritas menyebabkan situasi penegakan hukum UU ITE mengganggu demokrasi," katanya.

Menurut Suparji, menguji UU ITE ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menyelesaikan persoalan. Demikian juga dengan legislative review dianggap tidak memberikan perbaikan signifikan.

Karena itu, Suparji menyarankan agar advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kasus yang menyangkut UU ITE bisa lebih profesional agar undang-undang tersebut berada di jalur yang benar dalam koridor hukum demokratis.

FRISKI RIANA






Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

1 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

1 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

2 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

2 hari lalu

Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel selama 15 menit.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

4 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

6 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

6 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

6 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

6 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

7 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.