Moeldoko Klaim Pemberian Bintang Jasa pada Hakim MK Tak Ganggu Independensi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Mahaputera dan Bintang Jasa di Istana Negara Jakarta, Rabu, 11 November 2020. Presiden menganugerahkan Tanda Kehormatan Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 pejabat dan mantan pejabat negara serta tenaga medis dan kesehatan yang gugur dalam penanganan COVID-19. ANTARA/HO/Setpres-Kris

    Presiden Jokowi menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Mahaputera dan Bintang Jasa di Istana Negara Jakarta, Rabu, 11 November 2020. Presiden menganugerahkan Tanda Kehormatan Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 pejabat dan mantan pejabat negara serta tenaga medis dan kesehatan yang gugur dalam penanganan COVID-19. ANTARA/HO/Setpres-Kris

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim bahwa pemberian tanda kehormatan terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengganggu independensi lembaga tinggi negara tersebut.

    "Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu mengurangi independensi? Tidak," ujar Moeldoko di kantornya, Kamis, 12 November 2020.

    Moeldoko mencontohkan hakim-hakim MK terdahulu yang mendapat bintang jasa seperti Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva dan sejumlah hakim konstitusi lainnya, dinilai tetap memegang teguh independensi.

    "Bintang (Jasa/tanda kehormatan) Republik Indonesia diadakan dengan tujuan memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa atas keutuhan, kelangsungan dan kejayaan negara Republik Indonesia," tutur Moeldoko.

    ADVERTISEMENT

    Pada 11 November lalu, Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021; Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi 2015-2018 dan hakim konstitusi 2018-2023, serta Aswanto selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2021.

    Kemudian, Bintang Mahaputera Utama kepada Wahiduddin Adams selaku hakim konstitusi periode 2014-2019 dan 2019-2024; Suhartoyo selaku hakim konstitusi  periode 2015-2020 dan 2020-2025; serta Manahan M.P. Sitompul selaku hakim konstitusi periode 2015-2020 dan 2020-2025.

    Pemberian bintang jasa kepada para hakim MK ini dikritik sejumlah pengamat karena dinilai akan menggangu independensi mereka, yang saat ini menjadi harapan terakhir bisa membatalkan UU Cipta Kerja yang digugat sejumlah serikat buruh.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.