DPRD Ingatkan Pemkot Surabaya Tak Cairkan Dividen PDAM Jelang Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Foto: Antara

    Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Foto: Antara

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya meminta pemerintah kota tidak mencairkan dividen 2020 dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendekati Pilkada 2020. "Apalagi neraca keuangan PDAM untuk tahun 2020 belum tutup buku. Padahal, dividen bisa dicairkan ketika administrasi keuangan sudah selesai," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz di Surabaya, Rabu.

    Ia mengatakan tidak seharusnya Pemkot Surabaya melanggar tata tertib neraca keuangan BUMD PDAM Surya Sembada Surabaya. Sebab sesuai dengan aturan, dividen 2020 PDAM untuk APBD Surabaya 2021.

    "Saya minta PDAM berhati-hati mencairkan dividen karena akan ada audit. Jangan sampai ada setoran dividen ke Pemkot Surabaya bulan ini ataupun bulan depan. Saya minta itu," tutur Mahfudz.

    Selain itu, lanjut dia, Komisi B meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk tidak memaksa PDAM mencairkan dividen tahun 2020. Sebab, lanjut dia, PDAM merupakan salah satu BUMD yang sudah baik dalam pengelolaan sehingga jangan sampai dirusak dengan perintah sesaat saja.
    "Tugas kami mengawasi tindakan dan keputusan Pemkot Surabaya," katanya.

    Untuk itu, Mahfudz mengingatkan kepada Pemkot Surabaya dan Wali Kota Tri Rismaharini untuk tidak main-main dengan anggaran keuangan BUMD, khususnya PDAM. Sebab, kata dia, jika ada anggaran yang dimainkan, akan menyebabkan rusaknya neraca keuangan dan skema APBD Surabaya 2021.

    "Saya imbau dan saya ingatkan tolong hati-hati. Ini sangat rawan, ini jangan dibuat main-main ya BUMD itu. Dividen PDAM 2020 itu ada di rancangan APBD Pemkot Surabaya 2021," ujar Mahfudz. Ia menegaskan kalau dividen PDAM 2020 untuk anggaran wali kota selanjutnya atau pengganti Tri Rismaharini.

    Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya Agus Hebi belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Saat dihubungi melalui ponsel belum ada respons.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.