TEMPO.CO, Jakarta-Pengusaha Djoko Tjandra menolak proposal action plan pengajuan fatwa Mahkamah Agung yang disodorkan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan. Terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali itu menilai action plan yang diajukan Pinangki dkk tidak masuk akal.
"Saya anggap action plan itu tidak masuk akal," kata Djoko saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Pinangki, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 9 November 2020.
Dalam dakwaan jaksa, action plan itu disebut dibanderol jaksa Pinangki dkk seharga US$ 100 juta. Namun, harga yang disetujui pada akhirnya US$ 10 juta. Dari jumlah itu, dakwaan menyebut Djoko sudah menyerahkan US$ 500 ribu sebagai uang muka.
Untuk membahas upaya pembebasan Djoko dari jerat pidana di kasus Bank Bali, Pinangki melakukan pertemuan sebanyak tiga kali di Malaysia, yaitu pada 12, 19 dan 25 November 2019. Pada 25 November 2019, pertemuan dilakukan antara Djoko, Pinangki, pengacara Anita Kolopaking dan eks politikus Andi Irfan Jaya. Pada pertemuan ketiga itu, mereka membawa proposal. Melihat proposal itu, Djoko langsung menolak. "Ini apaan ini kerjaan. Saya katakan no, no, no," kata dia.
Action plan yang disodorkan Pinangki dkk memuat sepuluh langkah pengurusan fatwa bebas di MA untuk Djoko. Langkah pertama ialah penandatanganan security deposit atau akta kuasa jual sebagai jaminan supaya Djoko membayar uang yang telah dijanjikan. Djoko langsung menolak ketika membaca poin pertama.
"Saya enggak pernah dalam hidup memberikan kontrak dan kuasa yang sangat membuat enak pemegang kuasa," kata dia. Menurut Djoko, setelah itu dia enggan bertemu dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Akan tetapi, Djoko tetap berkomunilasi dengan Anita untuk mengurus pengajuan Peninjauan Kembali.
