Perludem Usul Penggunaan SiRekap Tak Ganti Penghitungan Manual di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia

    Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan pemilu dan demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, mengusulkan agar penggunaan aplikasi rekapitulasi secara elektronik (siRekap) dalam Pilkada 2020 sama seperti Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara).

    "Pemberlakuannya betul-betul dilakukan tidak menggantikan rekapitulasi manual," kata Heroik dalam diskusi, Ahad, 8 November 2020.

    Heroik mengatakan petugas di tempat pemungutan suara nantinya tetap menghitung perolehan suara secara manual sambil menggunakan siRekap untuk melihat akurasinya. Sehingga, penggunaan siRekap bisa menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke depannya.

    Selain itu, sebelum diterapkan secara menyeluruh, Heroik menyarankan agar siRekap diterapkan sebagai pilot project di beberapa daerah tertentu yang melaksanakan pilkada. Misalnya, di daerah yang tingkat indeks kerawanannya rendah, jumlah TPS-nya tidak banyak.

    Namun, dalam menjadikan siRekap sebagai pilot project, Heroik mengingatkan agar tidak serta merta. "Harus dilakukan asesmen menyeluruh, kesiapan teknologi informasi, uji coba-uji coba" kata dia.

    Heroik mengakui bahwa penggunaan siRekap bisa meminimalisir potensi kecurangan rekapitulasi manual dan mempercepat hasil rekapitulasi pemilu. Namun, jika diterapkan pada Pilkada 2020, ia meragukan kesiapan dari sisi teknologi, ketahanan siber, dan ketersediaan regulasi.

    Meski penggunaan TI dalam tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi diatur di UU Pilkada, namun regulasi tersebut belum memuat mekanisme sengketanya. "Ketika kita menggunakan rekapitulasi suara elektronik, apakah UU Pilkada kita sudah cukup memadai mengatur mekanisme perselisihan hasil pemilu? Termasuk ketika terjadi ada penyesuaian, koreksi," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.