Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Agama Ubah Skema Penyaluran Dana BOS Madrasah Swasta

Reporter

image-gnews
Guru mengajar pada hari pertama sekolah tatap muka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat, Aceh, Senin 20 Juli 2020. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak sekolah membagi siswa menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama belajar di sekolah dan lainnya belajar di rumah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Guru mengajar pada hari pertama sekolah tatap muka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat, Aceh, Senin 20 Juli 2020. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak sekolah membagi siswa menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama belajar di sekolah dan lainnya belajar di rumah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama akan mengubah skema penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk madrasah swasta pada 2021.

"Mulai tahun 2021 kita akan ubah skema. Penyaluran BOS madrasah swasta akan dilakukan secara terpusat," kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar dalam keterangan tertulis, Ahad, 8 November 2020.

Ahmad menjelaskan selama ini proses penyaluran BOS didistribusikan melalui Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kabupaten/Kota. Sementara anggaran atau dana BOS madrasah swasta disusun berdasarkan data perencanaan tahun sebelumnya.

Data tersebut belum mencakup peserta didik baru yang diterima madrasah pada tahun berjalan. "Akibatnya, kadang ada daerah yang alokasi anggaran BOS bagi siswa baru madrasah swasta lebih banyak dari jumlah siswa baru yang diterima, sehingga alokasi anggarannya berlebih atau surplus,” ujar Ahmad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahmad menambahkan di daerah lain siswa baru yang diterima jauh lebih banyak dari alokasi dana BOS yang tersedia sehingga kurang. Kondisi ini akan lebih mudah proses realokasinya jika dilakukan secara terpusat.

Dengan perubahan skema ini, ia berharap proses realokasi dana BOS madrasah swasta lintas Kankemenag bahkan Kanwil bisa lebih fleksibel. Untuk BOP (bantuan operasional pendidikan) Raudlatul Athfal dan BOS madrasah negeri, tetap melalui satuan kerja masing-masing.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Krayon Aman Berbahan Umbi Besutan Siswi Madrasah Lamongan, Aman Jika Tertelan

5 hari lalu

Produk inovatif krayon dari umbi garut buatan siswi MA Sains Roudlotul Qur'an Lamongan. Krayon ini terbuat dari 100 persen bahan alami, sehingga aman bila termakan oleh balita. Tempo/Annisa Febiola.
Krayon Aman Berbahan Umbi Besutan Siswi Madrasah Lamongan, Aman Jika Tertelan

Arina Manasika dan Nabila Avrin Virinda Navisa, siswi Madrasah Aliyah Lamongan membuat edible crayon atau krayon yang aman bagi anak-anak.


CPNS Kemenag 2023: Formasi, Syarat, dan Link Pendaftaran

8 hari lalu

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022 Angkatan I sampai dengan III di Aula BPSDM Provinsi Jabar, Kota Cimahi, Senin (25/7/2022). (Foto: Biro Adpim Jabar)
CPNS Kemenag 2023: Formasi, Syarat, dan Link Pendaftaran

Kemenag membuka 68 formasi CPNS 2023 dan seluruhnya untuk dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Berikut formasi CPNS Kemenag 2023.


Kemenag Sebut Parkir Mobil Sembarangan di Depan Rumah Hukumnya Haram, Ini Alasannya

14 hari lalu

Sejumlah mobil terparkir di pinggir jalan di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Minggu, 12 Desember 2020. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, tingginya mobilisasi masyarakat Kota Depok menjadi alasan masukan tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mampu menyediakan garasi untuk menyimpan mobil dapat beralih ke transportasi publik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenag Sebut Parkir Mobil Sembarangan di Depan Rumah Hukumnya Haram, Ini Alasannya

Larangan parkir sembarangan juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.


Kemendikbud: Besaran Dana BOS Kini Disesuaikan dengan Faktor Kondisi Setiap Sekolah

17 hari lalu

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kemendikbud: Besaran Dana BOS Kini Disesuaikan dengan Faktor Kondisi Setiap Sekolah

Besaran dana BOS untuk setiap sekolah telah ditingkatkan dengan cara melakukan penyesuaian berdasarkan beberapa faktor.


Ragam Respons soal Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Dalih Sumbangan adalah Lagu Lama

19 hari lalu

SMAN 10 Kota Depok. Dok.Kemendikbud
Ragam Respons soal Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Dalih Sumbangan adalah Lagu Lama

Koordinator Nasional JPPI mengatakan dugaan pungli dengan dalih sumbangan pendidikan adalah lagu lama yang terus berulang seakan tanpa efek jera.


Dugaan Pungli Sekolah di Depok, KCD Pendididikan: Kalau Tidak Mampu Tidak Usah Nyumbang

20 hari lalu

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dugaan Pungli Sekolah di Depok, KCD Pendididikan: Kalau Tidak Mampu Tidak Usah Nyumbang

Kepala KCD Pendidikan Depok mengatakan, kalau bantuan dari orang tua tidak ada, sekolah harus menyesuaikan program sesuai anggaran yang ada.


Menteri Muhadjir Yakin Ulama Sepakat soal Usulan Haji Sekali Seumur Hidup

21 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy saat melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2023. Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah lebih awal dari ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Menteri Muhadjir Yakin Ulama Sepakat soal Usulan Haji Sekali Seumur Hidup

Ia mengatakan usulan berhaji sekali seumur hidup tersebut guna memberikan kesempatan bagi mereka yang belum pernah pergi ke Tanah Suci.


Klarifikasi Sumbangan Rp 2,2 Juta di SMKN 1 Kota Depok, Politikus PDIP: Sukarela, Tidak Boleh Dipatok

21 hari lalu

SMAN 10 Kota Depok. Dok.Kemendikbud
Klarifikasi Sumbangan Rp 2,2 Juta di SMKN 1 Kota Depok, Politikus PDIP: Sukarela, Tidak Boleh Dipatok

Ketua Fraksi PDIP mendatangi SMKN 1 Kota Depok untuk mengklarifikasi sumbangan pendidikan Rp 2,2 juta per siswa.


Dugaan Pungli Rp2,2 Juta per Siswa, Ini Penjelasan Pihak SMKN 1 Kota Depok

22 hari lalu

SMKN 1 Kota Depok. YouTube
Dugaan Pungli Rp2,2 Juta per Siswa, Ini Penjelasan Pihak SMKN 1 Kota Depok

SMKN 1 Kota Depok diduga melakukan pungli dengan dalih sumbangan pendidikan hingga Rp2,8 juta per siswa untuk menutup kekurangan dana BOS.


Dugaan Pungli di Depok, Murid SMAN dan SMKN Diminta Uang Hingga Rp2 Juta

22 hari lalu

SMAN 10 Kota Depok. Dok.Kemendikbud
Dugaan Pungli di Depok, Murid SMAN dan SMKN Diminta Uang Hingga Rp2 Juta

Sejumlah sekolah menengah atas di Kota Depok diduga melakukan pungli (pungutan liar) dengan dalih sumbangan pendidikan