Pemerintah Harus Memiliki Sense of Crisis Menghadapi Resesi

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

INFO NASIONAL-Para pemangku kepentingan, terutama di pemerintahan, harus memiliki sense of crisis menghadapi kondisi ekonomi dan kesehatan nasional dalam membuat kebijakan.

"Resesi ekonomi yang dihadapi saat ini jangan membuat kita patah semangat, tapi harus tetap optimistis dapat mengatasi persoalan tersebut," kata Wakil Ketua MRI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 November 2020.

Rerie, sapaan akrab Lestari juga mengungkapkan, tanda-tanda pemulihan ekonomi perlahan mulai tampak pada kuartal III/2020. Pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat minus 3,4 persen, lebih baik daripada kuartal II yang tercatat minus 5,3 persen.

Namun, legislator Partai NasDem itu menegaskan bahwa optimisme saja tidak cukup dalam menghadapi krisis ini. "Perlu kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi dalam menyikapi krisis kesehatan dan ekonomi saat ini. Pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam setiap kebijakan yang diambil," ujar Rerie.

Dari tiga faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni ekspor, investasi, dan belanja pemerintah yang berpotensi mendorong pertumbuhan saat ini adalah belanja Pemerintah. Menyikapi kondisi resesi ekonomi, Rerie menegaskan, Pemerintah harus kreatif menyusun aneka program penyerapan anggaran, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. (*)






Bamsoet Raih Juara III Menembak Presisi Eksekutif Menkumham Cup 2022

7 hari lalu

Bamsoet Raih Juara III Menembak Presisi Eksekutif Menkumham Cup 2022

Juara III kelas menembak Presisi Eksekutif 15 meter, dalam Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022. #InfoTempo


Pemerintah Diminta Beri Teladan dalam Pelaksanaan Pancasila

44 hari lalu

Pemerintah Diminta Beri Teladan dalam Pelaksanaan Pancasila

Methode pendidikan dan pengajaran yang terbaik adalah adalah dengan keteladanan


Pelaksanaan UU TPKS, Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan

44 hari lalu

Pelaksanaan UU TPKS, Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan

Pelaksanaan harus didukung kesiapan sejumlah aparat perangkat hukum, kementerian dan instansi, serta kepastian dukungan dana dari APBN dan APBD.


Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan Hari Ini

45 hari lalu

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan Hari Ini

Yandri ditunjuk menggantikan posisi Zulkifli Hasan yang kini menjadi Menteri Perdagangan. Dipilih secara musyawarah mufakat.


Megawati : Negara Wajib Lindungi Ideologi Warganya di Luar Negeri

48 hari lalu

Megawati : Negara Wajib Lindungi Ideologi Warganya di Luar Negeri

Megawati menyambut baik penyelenggaraan Seminar Pancasila bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Megawati mengatakan, "Salah satu janji negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia.


Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

48 hari lalu

Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Bansoet mengatakan, pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan di pedesaan. Para kepala desa merupakan ujung tombaknya.


Bamsoet Dorong Pengembangan Tarung Derajat di Daerah

48 hari lalu

Bamsoet Dorong Pengembangan Tarung Derajat di Daerah

Tidak hanya di dalam negeri, Tarung Derajat juga telah hadir di berbagai negara seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, dan Vietnam.


HNW Tegaskan Peristiwa Lepasnya Sipadan-Ligitan Jangan Terulang

48 hari lalu

HNW Tegaskan Peristiwa Lepasnya Sipadan-Ligitan Jangan Terulang

Menjaga keutuhan wilayah NKRI merupakan salah satu tantangan bangsa ini.


MPR Berikan Fraksi PAN Waktu untuk Tetapkan Pengganti Zulkifli Hasan

52 hari lalu

MPR Berikan Fraksi PAN Waktu untuk Tetapkan Pengganti Zulkifli Hasan

MPR RI mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Ayat 1-5 Peraturan MPR RI Nomor 1/2019


Bamsoet Dorong Menteri ATR/Kepala BTN Tegas Berantas Mafia Tanah

55 hari lalu

Bamsoet Dorong Menteri ATR/Kepala BTN Tegas Berantas Mafia Tanah

Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, tapi juga merugikan investor.