TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyebut pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak dapat dikategorikan perbuatan konkret penyelenggaraan pemerintah.
Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan tindakan Sanitiar Burhanuddin hanya bentuk pemberian informasi ketika sedang rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
"Jika pernyataan dan jawaban dalam rapat kerja dikategorikan tindakan penyelenggaraan pemerintah maka akan banyak yang menjadi objek sengketa PTUN," kata Feri di Jakarta Selatan pada Kamis, 5 November 2020.
Menurut Feri, kepentingan penggugat yakni Sumarsih dan Ho Kim Ngo adalah pada penanganan perkara, bukan pada proses tanya jawab. "Orang tua korban (Tragedi Semanggi) tidak memiliki kepentingan terhadap kalimat jawaban Jaksa Agung di rapat," ujar Feri.
PTUN juga dinilai mengabaikan alat bukti selama proses persidangan. Kejagung menilai Majelis Hakim PTUN lalai tidak melihat rekaman video rapat kerja Jaksa Agung dan Komisi Hukum DPR yang dijadikan sebagai barang bukti.
Menurut Feri, dalam rekaman video ada pernyataan Jaksa Agung yang dihilangkan. Pernyataan itu adalah "Seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan Ad Hoc, berdasarkan hasil rekomendasi DPR kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) pembentukan pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM".
Atas dasar itu, Feri menyatakan Kejaksaan Agung bakal mengajukan banding atas putusan PTUN soal perkara Tragedi Semanggi. "Karena banyaknya kesalahan PTUN, maka kami mempersiapkan diri bahwa putusan ini adalah putusan tidak benar. Dan kami harus melakukan banding atas putusan tidak benar ini," ucap dia.
ANDITA RAHMA
