KSPI Resmi Gugat UU Cipta Kerja yang Diteken Presiden Jokowi ke MK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ratusan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 saat melakukan aksi di dekat depan Kantor TVRI, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Buruh tersebut melanjutkan aksinya menuju ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan karena akses ke gedung DPR ditutup. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 saat melakukan aksi di dekat depan Kantor TVRI, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Buruh tersebut melanjutkan aksinya menuju ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan karena akses ke gedung DPR ditutup. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sudah mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini sudah diteken Presiden Joko Widodo.

    "Pendaftaran gugatan JR UU Cipta Kerja Nomor 11/2020  sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara," ujar Said saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 November 2020.

    KSPI dan KSPSI AGN melayangkan gugatan setelah mengkaji dan menganalisis secara cepat salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Iqbal.

    Selain upaya konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, kata Iqbal, KSPI juga akan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang diatur dalam undang-undang dan berasifat anti kekerasan (non violence).

    “Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020 dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi,” ujar Said Iqbal.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.