Delapan Anggota Kabinet Jokowi Disebut Terpapar Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.  Teguran tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara tertutup pada 18 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Teguran tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara tertutup pada 18 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Setidaknya delapan anggota kabinet Indonesia Maju Jokowi telah terpapar covid-19 sejak awal pandemi. Namun, hanya sebagian yang mengumumkan status positif itu, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, serta Menteri Agama Fachrul Razi.

    Lima orang lainnya (empat menteri dan satu kepala badan) sejauh ini tidak mendeklarasikan statusnya. Padahal, pengumuman ini penting untuk memudahkan pelacakan kasus positif Covid-19.

    Sejumlah anggota kabinet yang dimintai konfirmasi, membenarkan informasi itu. "Ya, betul, tapi sudah sembuh," kata seorang menteri yang tidak bersedia disebutkan namanya.

    Sebelumnya, salah satu menteri yang disebut-sebut terpapar Covid-19 ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tempo mencoba mengonfirmasi ihwal informasi tersebut namun Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati tidak menjawab pertanyaan Tempo apakah Menteri Terawan terpapar Covid-19. "Bapak (Terawan) sehat dan tetap aktivitas rutin," ujar Widya.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.