TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Setara Institute Halili memita Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwobo X melakukan revitalisasi Kauman narasi keislaman yang moderat. "Agar kembali pada spirit Muhammadiyah ala KH Ahmad Dahlan yang moderat dan berkontribusi besar bagi keindonesiaan kita," kata Halili dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Halili mengatakan, salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan agenda-agenda demokratis dan inisiatif progresif melalui pelibatan masyarakat setempat. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh, corak keislaman Kauman dapat dikategorisasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Muhammadiyah moderat dan Muhammadiyah salafi-wahabi yang konservatif.
"Fenomena tersebut harus mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan di Kauman, khususnya Sultan Hamengkubuwobo X," ujarnya.
Halili menuturkan, baru-baru ini di Kauman kembali terjadi tindakan intoleran. Pada 29 Oktober, beredar sebuah surat dari sekelompok warga kampung Kauman Gondomanan Yogyakarta yang memprotes pemasangan ucapan Natal oleh Museum Sonobudoyo. Pihak museum akhirnya melepas atribut tersebut.
Setara, kata Halili, menyayangkan langkah pihak museum yang merespons tuntutan kelompok intoleran. Tindakan mengalah itu akan menambah preseden buruk sekaligus memberikan daya dorong bagi penjalaran intoleransi. Padahal, Museum Sonobudoyo merupakan museum pemerintah di lingkungan Dinas Kebudayaan DIY.
"Sebuah kewajaran belaka jika museum tersebut memberikan ucapan selamat atas hari-hari besar keagamaan di Indonesia, termasuk Natal," katanya.
Menurut Halili, tindakan intoleransi di Musem Sonobudoyo bukan lah yang pertama. Ia mencatat setidaknya ada dua kasus intoleransi dan konservatisme keagamaan di Kauman sebelum ini. Pertama pada Oktober 2019, ada pemaksaan penggunaan Masjid Gedhe Kauman untuk acara Muslim United yang menghadirkan figur-figur konservatif. Meskipun Kraton, pemilik resmi Masjid tersebut, tidak memberikan izin.
Kejadian kedua, penolakan terhadap Gus Muwafiq untuk mengisi ceramah dalam rangka Harlah NU pada Maret 2020, meskipun acara tersebut sudah mendapat izin dari Kraton
