Kritik Pemuda Suka Demo, Megawati Minta Jokowi Tak Manjakan Generasi Milenial

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. ANTARA/Syaiful Hakim

    Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. ANTARA/Syaiful Hakim

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo agar tak memanjakan generasi milenial.

    "Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?" kata Megawati dalam acara peresmian kantor PDIP secara daring, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beberapa hari lalu.

    "Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja," kata Megawati.

    ADVERTISEMENT

    Ia pun menyayangkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir terjadi perusakan berbagai fasilitas publik, seperti halte Transjakarta dan moda raya terpadu (MRT).

    Megawati pun kembali mempertanyakan apakah dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi diperbolehkan melakukan perusakan.

    "Masa (generasi milenial) hanya demo saja. Nanti saya di-bully ini (tapi) saya enggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat," katanya.

    Menurut dia, demonstrasi atau berunjuk rasa memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi.

    Namun, sekali lagi Megawati menegaskan tak ada aturan yang mengatur diperbolehkannya perusakan terhadap fasilitas umum.

    "Ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa untuk merusak? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ada Bu, mana dia, sini, sini kasih tahu sama saya," kata presiden kelima RI itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...