Mendagri Khawatir Hoaks Covid-19 Bisa Turunkan Partisipasi Pemilih di Pilkada

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menduga hoaks penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada digunakan sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

    "Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilih merosot," kata Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Kastorius mengatakan, penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara di wilayah maupun tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para paslon.

    Misalnya, Kastorius menyebutkan hoaks yang disebarkan dapat berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara Pemilu (petugas KPPS) yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kata Kastorius, sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Sehingga, Tito meminta bupati dan wali kota bersinergi dengan para pemangku kepentingan. Khususnya, kata dia, Forkompimda menggandeng media lokal dalam upaya sosialisasi Pilkada, dengan penerapan protokol kesehatan yang makin kondusif.

    Menurut Kastorius, Kemendagri selalu memantau pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. "Hasilnya sangat memuaskan. Dari 9.500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5 persen. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren menggembirakan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.