TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, mengatakan penanganan dan penegakan HAM di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sudah sangat buruk. Hal ini didasari dari sejumlah instrumen HAM yang ia nilai tak kunjung ditegakkan.
"Kalau kita merefleksi pemerintahan Pak Jokowi, saya sudah pada satu kesimpulan kita sudah tak ada harapan bicara HAM di pemerintahan ini," ujar Feri dalam Diskusi Publik Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin, Selasa, 27 Oktober 2020.
Ia mencontohkan salah satunya terkait penanganan kasus HAM masa lalu. Jika merujuk para program Nawacita yang digemborkan Jokowi saat pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi secara eksplisit menjanjikan adanya penyelesaian terhadap kasus lama yang tak kunjung usai tersebut.
Namun setelah melewati masa jabatan pertamanya dan terpilih kembali di periode kedua, tak ada perkembangan dalam penuntasan kasus-kasus tersebut. Padahal, Feri mengatakan, janji itu sempat membuat keluarga dan para korban memberi masukan pada pemerintah untuk mencari jalan penyelesaian, baik secara yudisial maupun non yudisial.
"Saya juga ikut memberi masukan memenuhi hak para korban. Berulang kali kami memberi masukan, tak satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu selesai," kata Feri.
Hal ini, kata Feri, kemudian diperparah dengan pemilihan jajaran kabinet yang dilakukan Jokowi. Feri mengatakan pilihan menteri yang dilakukan Jokowi memperpanjang mata rantai impunitas para terduga pelaku kekerasan HAM masa lalu.
"Para aktor-aktor yang dulunya antikritik, sangat otoriter pada rezim Orde Baru, mendapat tempat yang sangat strategis pada kekuasaan Presiden Jokowi," kata dia.
Buruknya penanganan HAM di era Jokowi, menurut Feri, juga diperparah dengan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat dalam aksi demonstrasi dan kriminalisasi terus terjadi pada masyarakat.
Menurut Feri, yang paling terlihat adalah saat aksi demonstrasi Reformasi Dikorupsi tahun lalu, yang kemudian diikuti aksi penolakan UU Cipta Kerja belakangan.
"Jadi pola-pola pendekatan yang bagi pemerintah tak nyaman dengan kritik-kritik masyarakat sipil atau siapapun yang dianggap menghalangi agenda prioritas pemerintah itu yang jadi sasaran untuk dibungkam," kata Feri.
