YLKI Ingatkan Potensi Penularan Masif Covid-19 Saat Libur Panjang

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif Covid-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

    "Momen long weekend merupakan momen yang high risk, sebab berpotensi mendulang penularan Covid-19 yang lebih masif; sebagaimana dampak saat libur panjang HUT RI, dilanjut Tahun Baru Islam, beberapa bulan lalu," ujar Ketua YLKI, Tulus Abadi, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Adapun libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada 28-30 Oktober 2020. Kemudian, dilanjutkan akhir pekan Sabtu-Minggu, sehingga diprediksi akan banyak masyarakat yang berlibur saat libur panjang ini.

    Momen ini, kata Tulus, tentu akan mendulang efek positif dari sisi perputaran arus ekonomi. Namun di sisi lain, juga memiliki risiko tinggi akan penularan virus Corona.

    "Oleh karena itu, momen libur panjang harus diwaspadai oleh semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemda, pengelola wisata, pusat belanja, restoran, dan juga masyarakat," ujar dia.

    Tulus meminta semua pihak konsisten dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tanpa kompromi. "Jangan pertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat, hanya karena gelembung ekonomi sesaat," ujar dia.

    Pemerintah dan aparat, lanjut Tulus, harus tegas menegur dan bahkan memberikan sanksi bagi pihak yang tidak patuh pada protokol kesehatan, terkhusus di pusat keramaian dan kerumunan.

    "Masyarakat juga jangan kendor dengan protokol kesehatannya. Apalagi saat perjalanan ke kampung halaman dan atau tempat wisata berpotensi menguras energi dan kemudian mereduksi imunitas".

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.