PKS Sebut Perbedaan Naskah Omnibus Law Tak Hanya Redaksional Tapi Materi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta mengenakan poster serba merah dalam unjuk rasa buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja di kawasan industri di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 22 Oktober 2020.  TEMPO/Prima Mulia

    Peserta mengenakan poster serba merah dalam unjuk rasa buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja di kawasan industri di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 22 Oktober 2020. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan partainya menemukan perbedaan substansi antara tiga versi naskah naskah Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, dengan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) pada 3 Oktober 2020.

    Mulyanto mengatakan PKS membandingkan empat versi dokumen tersebut. "Temuannya ternyata (perbedaan) bukan hanya bersifat redaksional, namun menurut kami juga material," kata Mulyanto kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2020.

    Adapun tiga naskah yang dicermati ialah UU Cipta Kerja setebal 905 halaman 5 Oktober, dokumen 812 halaman yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober, dan naskah dari Sekretariat Negara setebal 1.187 halaman yang beredar 19 Oktober.

    "Menurut kami lumayan penting," kata Mulyanto ihwal signifikansi perubahan substansial dari keempat naskah tersebut.

    Meski begitu, Mulyanto belum dapat membeberkan temuan-temuan fraksinya. Ia mengatakan tim Fraksi PKS masih menelusuri dan mengolah temuan-temuan itu. Mulyanto berujar hasil temuan itu akan dibeberkan setelah rampung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ciri-ciri Berbohong, Perhatikan Bahasa Tubuh Bukan Kata-katanya

    Bahasa tubuh bisa mencerminkan apakah orang tersebut sedang berbohong atau tidak. Berikut ciri-cirinya