Bahas Upaya Selamatkan Negeri, Mahfud Md Ngobrol Empat Mata dengan Rachmawati

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menggelar kampanye Gerakan Indonesia Tertib memakai masker di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu pagi, 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menggelar kampanye Gerakan Indonesia Tertib memakai masker di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu pagi, 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md bertemu Rachmawati Soekarnoputri di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2020. Keduanya bertemu empat mata untuk membahas berbagai hal tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini.

    Mahfud mengatakan pertemuan dengan putri Soekarno itu khususnya membahas mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman.

    Mahfud yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah, mengatakan keduanya sama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan proklamator Bung Karno.

    "Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Oktober 2020.

    Mahfud mengatakan ia dan Rachmawati sepakat bahwa demokrasi harus terus dikembangkan. Menyatakan pendapat, kata dia, juga tidak boleh direpresi tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarki. "Intinya, Mbak Rahma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun," lanjut Mahfud.

    Dalam diskusi Mahfud mengatakan Rachmawati membahas situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan. Mereka sependapat, bahwa demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu adalah boleh, karena itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi mereka sependapat pula bahwa demokrasi tidak boleh diboncengi oleh anarki.

    Mahfud juga menyebut mereka sepakat jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, nomokrasi akan bekerja. Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Diantara demokrasi dan dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Siap-Siap Sekolah Saat Pandemi Covid-19

    Berikut tips untuk mempersiapkan anak-anak kembali ke sekolah tatap muka setelah penutupan karena pandemi Covid-19.