Satu Tahun Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung Hentikan Penuntutan 101 Perkara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dok. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dok. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan bahwa setahun kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, pihaknya telah menyelesaikan 101 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

    "Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dilakukan oleh jajaran kejaksaan sebanyak 101 perkara, dengan rincian 97 perkara dengan korban perorangan dan 4 perkara dengan korban perusahaan atau lembaga negara," kata Hari dalam konferensi pers, Senin, 26 Oktober 2020.

    Hari menjelaskan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan upaya menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

    "Tentu saja hanya tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," ujarnya.

    Sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di antaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

    Menurut Hari, pelaksanaannya juga harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, meliputi penyelesaian perkara-perkara kecil (trivial case) atau perkara yang mungkin diselesaikan dengan perdamaian, membantu mengurangi penumpukan beban perkara di pengadilan.

    "Sehingga pengadilan lebih berkonsentrasi menyelesaikan kasus besar yang merugikan masyarakat, menghemat waktu dan angggaran, sehingga hukum menjadi efisien," ujar Hari.

    Hari pun berharap pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan dapat menjadi evaluasi dalam penanganan tindak pidana serta dapat menjadi dasar perbaikan hukum acara pidana dalam penyusunan rancangan kitab hukum acara pidana (RKUHP).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    INFO 7 Tips Mengajar di Masa Pandemi Covid-19

    Pandemi akibat wabah virus corona memaksa siswa berdiam di rumah. Mendikbud Nadiem Makarim memiliki 7 tips mengajar di masa pandemi Covid-19.