ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK soal OTT UNJ

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menjalani sidang etik dengan agenda pembacaan putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. Selain Firli, Deputi Penindakan KPK, Karyoto juga ikut dilaporkan.

"Hari ini, ICW melaporkan Firli Bahuri dan Karyoto atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku ke Dewan Pengawas," kata peneliti ICW Wana Alamsyah, Senin, 26 Oktober 2020.

Wana mengatakan kedua perwira polisi itu dilaporkan terkait gagalnya operasi tangkap tangan di Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Operasi itu digelar pada Mei 2020. KPK sempat memeriksa Rektor UNJ Komarudin dan pegawai di Kemendikbud. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke polisi dan dihentikan penyelidikannya.

Sebelumnya Masyarakat Antikorupsi Indonesia pernah melaporkan pimpinan KPK atas kegagalan OTT ini ke Dewas. Namun, Dewas justru memeriksa Pelaksana Tugas Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal. Aprizal dijatuhi sanksi ringan, yaitu teguran lisan.

Wana mengatakan dalam petikan putusan Aprizal, justru mencuat dugaan bahwa terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh Firli dan Karyoto. ICW mencatat ada empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi.

Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, kata dia, saat itu Aprizal sudah menjelaskan, bahwa belum ditemukan unsur penyelenggara negara. Kesimpulan itu didapat setelah tim Dumas KPK melakukan pendampingan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

"Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," kata Wana.

Kedua, kata Wana, Firli menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya. Padahal, kata Wana, Firli diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. "Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," kata dia.

Ketiga, Wana menduga Firli dan Karyoto menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan ke polisi tanpa mekanisme gelar perkara. Menurut dia, aturan internal jelas mengatur bahwa untuk menerbitkan surat perintah harus didahului gelar perkara bersama pimpinan lainnya.

Terakhir, ICW menduga keputusan mengambil alih kasus di UNJ dari Irjen Kemendikbud diambil secara sendirian oleh Firli, tanpa melibatkan pimpinan lainnya. "Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," kata Wana.

Atas dugaan itu, dalam laporannya ICW meminta Dewas menggelar sidang etik untuk memeriksa Firli dan Karyoto, serta saksi lain terkait kasus ini.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

5 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

11 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

13 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

17 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

19 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

20 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E