TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapatkan nilai 65 atas kinerjanya terkait bantuan kuota internet dari Federasi Serikat Guru Indonesia.
"Bantuan ini membantu menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh. Tapi masih banyak kekurangannya," kata Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Bengkulu, Nihan, dalam konferensi pers, Ahad, 25 Oktober 2020.
Nilai tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 8 kebijakan dan data survei terkait kinerja Nadiem Makarim selama 1 tahun menjabat. Setelah melakukan analisis, FSGI memberikan penilaian kerja dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimum sebesar 75. Salah satu kebijakan yang mendapat nilai di bawah KKM adalah bantuan kuota internet.
Nihan mengatakan, meski bantuan ini telah disalurkan, namun faktanya masih banyak anak dari keluarga miskin di daerah-daerah yang tidak dapat menikmatinya. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki perangkat, seperti ponsel android.
Selain itu, anak-anak yang terisolasi di kampung-kampung juga tidak bisa menikmati bantuan kuota internet karena ada masalah dengan jaringan. "Ditambah lagi bantuan kuota itu ada yang tidak cocok dengan daerah tertentu," ujarnya.
Kekurangan lainnya, proses penyaluran kuota tidak berjalan sesuai rencana, pembagian kuota belajar dan umum yang tidak tepat, dan berpotensi mubazir serta merugikan keuangan negara. Pasalnya, banyak anak mendapatkan kuota tapi tidak bisa menggunakannya. Ia pun berharap Kemendikbud mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menyarankan kepada Nadiem agar bantuan kuota internet yang mubazir dialihkan untuk bantuan alat daring, wifi berbasis RT/RW, dan pengadaan alat penguat sinyal di daerah-daerah blank spot.
