TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku paham masih banyak regulasi dan birokrasi rumit yang menghambat pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada bulan Juni yang lalu, Indonesia bahkan ada di nomor satu dalam Global Complexity Index.
"Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar, seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 24 Oktober 2020.
Untuk itu, ia menegaskan pemerintah harus membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Meski saat ini sedang ada pandemi Covid-19, Jokowi berkomitmen upaya pemerintah untuk reformasi struktural akan tetap berjalan.
"Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan," ia menegaskan.
Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang atau UU Cipta Kerja. Reformasi Struktural ini, kata Jokowi, bertujuan agar UMKM berkembang pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh pesat.
"Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar yang secara bersungguh-sungguh mendukung transformasi fundamental yang sedang dilakukan saat ini.
