DPR Segera Bahas Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.  Simulasi ini digelar untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini digelar untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan pimpinan DPR akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi III DPR membahas Peraturan Presiden atau Pepres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

    "Rapat gabungan tersebut pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020—2021," kata Azis kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2020. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020—2021 akan dilakukan pada tanggal 9 November 2020.

    Azis mengatakan Komisi I DPR sudah membahas perpres tersebut dan telah menyampaikan masukannya kepada pimpinan DPR RI.

    Menurut dia, saat ini pimpinan DPR masih menunggu masukan Komisi III DPR terkait dengan perpres tersebut.

    Oleh karena itu, dia membantah informasi bahwa Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sudah dibahas dalam rapat gabungan antara pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR. "Kami masih menunggu masukan dari Komisi III DPR," ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan draf Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR RI pada tanggal 4 Mei 2020. Langkah pemerintah tersebut bertujuan untuk meminta persetujuan DPR RI terkait dengan perpres tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.