Bareskrim Tetapkan 8 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Reporter

Editor

Amirullah

Pekerja beraktivitas memasang tiang penyangga untuk perbaikan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp 350 miliar untuk tahun 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk renovasi Gedung Utama Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2020 yang lalu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Penetapan dilakukan setelah sebelumnya penyidik melaksanakan gelar perkara secara internal.

"Ya jadi ada delapan orang yang kami tetapkan sebagai tersangka," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Kedelapan orang tersangka itu terdiri dari lima tukang yang bekerja (T, H, S, K, IS) mandor dari para tukang (UAM), Direktur PT APM (R), dan pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung (NH).

Argo menjelaskan, kedelapan tersangka itu disangkakan Pasal 188 KUHP tentang kealpaan, ditambah Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ferdy Sambo menjelaskan, asal mula api di gedung utama berasal dari Aula Biro Kepegawaian di lantai enam. Lima tukang yang mengerjakan proyek di aula itu merokok, yang kemudian bara api dari rokok itu menjadi penyebab awal timbulnya kebakaran.

Apalagi, kata Ferdy, di lokasi pengerjaan proyek tersebut, banyak bahan-bahan mudah terbakar. "Kami mendalami, open flame (nyala api terbuka) bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Kami sudah melakukan percobaan dua kali. Tukang-tukang itulah yang menyebabkan awal api," kata Ferdy.

Adapun untuk penyebab yang mempercepat penjalaran api adalah karena cairan pembersih bermerek Top Cleaner. Cairan pembersih yang digunakan untuk membersihkan lantai gedung sehari-hari itu diketahui memiliki kandungan minyak lobi.

Ferdy menyebut jika ada fraksi solar dan tiner dalam kandungan minyak lobi. "Selain itu, Top Cleaner ternyata tidak memiliki izin edar, dan pengadaan alat-alat tersebut juga tidak sesuai," ucap dia.

Sebagai informasi, Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung terjadi pada 22 Agustus 2020 malam sekitar pukul 19.10 WIB. Sebanyak 65 mobil pemadam dikerahkan untuk meredam kobaran api.






Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

34 menit lalu

Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM membuka peluang menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai pelanggaran HAM berat.


Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

2 jam lalu

Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan menyatakan BPOM telah dua kali mangkir dari pemanggilan mereka dalam penelusuran terhadap kasus gagal ginjal akut.


Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

3 jam lalu

Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

keluarga korban gagal ginjal akut mengadu ke Komnas HAM karena pemerintah kurang memerhatikan mereka.


Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

1 hari lalu

Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

Kejaksaan Agung menyatakan penyidik Bareskrim Polri belum menyerahkan SPDP kasus Ismail Bolong.


Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

1 hari lalu

Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

Pemerintah dinilai lepas tangan terhadap kondisi pasien gagal ginjal akut yang mengalami masalah otak hingga kelumpuhan.


Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Ini Peran Ismail Bolong dan Dua Orang Lainnya

1 hari lalu

Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Ini Peran Ismail Bolong dan Dua Orang Lainnya

Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.


Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

1 hari lalu

Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Selain itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan dua tersangka lain.


Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

1 hari lalu

Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

Bareskrim telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi BBM yang melibatkan Pertamina ke tahap penyidikan.


Bareskrim Polri Uraikan Posisi Kasus Tambang Ilegal di Kaltim yang Melibatkan Ismail Bolong

1 hari lalu

Bareskrim Polri Uraikan Posisi Kasus Tambang Ilegal di Kaltim yang Melibatkan Ismail Bolong

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap kasus perizinan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

2 hari lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

Kuasa hukum Ismail Bolong, Yohannes Tobing mengungkapkan bahwa saat ini Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.