Refleksi Hari Santri, Ahmad Basarah: Jihad Berarti Bela Tanah Air

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

INFO NASIONAL– Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Santri 22 Oktober dalam semangat bela negara dan cinta tanah air. Hari Santri diperingati untuk mengenang Fatwa Resolusi Jihad Fii Sabilillah oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang saat itu mewajibkan setiap Muslim dan Muslimat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gempuran tentara sekutu atas dasar keimanan pada Allah dan cinta tanah air.

‘’Dalam fatwa itu, KH Hasyim Asy’ari mengungkapkan ‘hubbul wathan minal iman’, artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman, bela negara adalah bagian dari menjalankan syariat agama. Karena itu, kata ‘jihad’ yang artinya bersungguh-sungguh seharusnya selalu dimaknai positif bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di jalan Allah, termasuk mencintai tanah air demi kebaikan bangsa,’’ kata Ahmad Basarah, di tengah masa reses yang dijalaninya di Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10).

Anggota dewan dari daerah pemilihan Malang Raya ini menjelaskan, lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri bukan hanya bagian dari upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memenuhi janji-janjinya dalam kampenye di Pemulu 2014, tapi lebih dari itu, Keppres Hari Santri merupakan pengakuan negara terhadap peran, jasa, dan kontribusi seluruh ulama tanah air dalam berjihad merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang heroik tidak akan pernah terjadi tanpa fatwa perang sabil yang diserukan KH Hasyim Asy'ari dan alim ulama di Jawa-Madura. Fatwa itu menjadi landasan moril sekaligus spirituil untuk menggelorakan api perjuangan rakyat Indonesia. Inilah hasil ijtihad alim ulama yang menempatkan ajaran agama dan semangat kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Jihad harus dimaknai sebagai bela tanah air," kata Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) itu.

Menurut Ahmad Basarah, latar belakang ditetapkannya keputusan politik ketatanegaraan Hari Santri bermula ketika dirinya mendampingi Jokowi untuk memperingati haul pendiri NU dan Bung Karno di Jawa Timur pada 27 Juni 2014. Saat itu Jokowi, dalam kapasitasnya sebagai calon presiden, berkunjung ke Pesantren Babussalam di Jalan Hasyim Asy'ari, Banjarejo, Malang, Jawa Timur.

Di sanalah Jokowi, di hadapan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam KH. Thoriq Bin Ziad, juga alim ulama dan ribuan pendukungnya, menandatangani kontrak politik bahwa ia sanggup menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri jika kelak memenangkan Pemilu 2014.

"Ide awalnya memang hari santri direncanakan diperingati setiap 1 Muharram seperti yang tertera dalam kontrak politik itu. Namun, dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri yang tentu saja dengan pertimbangan matang," kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Kini, setelah kontrak politik itu direalisasikan oleh Presiden Jokowi, Ahmad Basarah mengajak semua pihak untuk mengenang peran alim-ulama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pengurus Lazis NU ini menegaskan, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama sebagai dasar dan ideologi negara adalah hasil ijtihad para alim ulama.

‘’Ada peran KH Wahid Hasyim di situ, juga ada kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dan jasa Kasman Singodimedjo serta tokoh-tokoh bangsa lainnya. Bahkan negara telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo melalui Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018 atas jasanya menjadi jembatan pemersatu antara Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945,’’ kata Ahmad Basarah.(*)






Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

15 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

30 hari lalu

Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

Langkah terjun ke metaverse sekaligus memantapkan UT sebagai Cyber University dan Cyber Academy.


Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

31 hari lalu

Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

Syarief Hasan menilai, kenaikan BBM B?bersubsidi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.


Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

31 hari lalu

Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

Ketua MPR RI Bamsoet, mendorong PT Cipta Aset Digital mengalahkan Rusia dan Kazakhstan.


Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

31 hari lalu

Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berolahraga sambil menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.


Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

35 hari lalu

Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

Penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga dinilai terburu-buru


Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

37 hari lalu

Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

Jika menginginkan manajemen masjid yang mengimplementasikan nilai-nilai hijrah maka perlu realisasi dari semangat ukhuwah dan prinsip Islam yg rahmatan lil alamin.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

37 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

45 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Yandri mengatakan, wawasan kebangsaan warga MA tak perlu diragukan.


Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

45 hari lalu

Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.