Jalani Sidang Perdana, Ini Isi Dakwaan Nurhadi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Nurhadi kembali diperiksa tersangka kasus suap sebesar Rp46 miliar kepadanya terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Nurhadi kembali diperiksa tersangka kasus suap sebesar Rp46 miliar kepadanya terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono akan menjalani sidang pembacaan dakwaan hari ini, Kamis, 22 Oktober 2020. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Nurhadi menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara senilai Rp 83.013.955.000 atau Rp 83 miliar lebih. Jumlah itu membengkak dari dugaan awal Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai jumlah uang yang diterima Nurhadi, yaitu Rp 46 miliar.

    KPK mendakwa Nurhadi dan menantunya menerima suap sebanyak Rp 45.726.955.000. Suap itu diduga diberikan oleh Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. KPK telah menetapkan Hiendra menjadi tersangka, namun dia masih buron.

    Hiendra diduga memberikan uang kepada Nurhadi untuk mengurus perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi di wilayah KBN Marunda, Jakarta Utara.

    Selain itu, Hiendra diduga memberikan uang kepada Nurhadi untuk mengurus gugatan Azhar Umar. Azhar Umar menggugat Hiendra Soenjoto atas perbuatan melanggar hukum di antaranya terkait akta nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan perubahan susunan Komisaris PT MIT ke PN Jakarta Pusat, dan berlanjut hingga tingkat kasasi. Hiendra diduga memberikan uang supaya bisa menang dalam perkara itu.

    Selain suap, KPK mendakwa Nurhadi menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000. Uang itu disebut diterima dari lima orang yang memiliki perkara di lingkungan Pengadilan, di tingkat pertama, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

    Pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail membantah kliennya menerima suap. Ia mengatakan Hiendra memberikan uang kepada Rezky sebagai biaya awal investasi mini hidro. Namun, proyek itu dibatalkan dan Rezky telah mengembalikan uang kepada Hiendra. “Dakwaan ini terlalu dipaksakan,” kata Maqdir 20 Oktober 2020.

    Maqdir juga menolak bila kliennya disebut menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000. Nurhadi disebut menerima gratifikasi itu dari sejumlah orang untuk pengurusan perkara. Dia mengatakan bisa menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut merupakan transaksi yang sah, di antaranya terkait jual-beli mobil, jual-beli rumah dan tanah yang kemudian dibatalkan, serta pinjaman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.