Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ketika sedang mendengarkan penjelasan keluarga alm Randi dan Yusuf di Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Komnas HAM di beri 2 rekomendasi salah satunya menuntut Presiden RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TNGF). Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    Ekspresi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ketika sedang mendengarkan penjelasan keluarga alm Randi dan Yusuf di Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Komnas HAM di beri 2 rekomendasi salah satunya menuntut Presiden RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TNGF). Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tak ada progres signifikan dalam penanganan HAM di Indonesia selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini terungkap dari enam isu HAM utama yang menjadi fokus Komnas HAM.

    "Kami secara umum menyimpulkan ada situasi stagnan di dalam pemajuan dan penegakan HAM," kata Damanik dalam konferensi pers daring, Rabu, 21 Oktober 2020.

    Pertama soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Damanik mengatakan baik di periode pertama maupun kedua ini, pemerintah sebenarnya sudah menyatakan komitmen untuk penyelesaiannya. Termasuk di antaranya lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang mewacanakan rekonsiliasi.

    Namun, Damanik mengatakan dari 12 kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM, hingga hari ini belum satu pun ada penyelesaian. "Sampai hari ini kami belum melihat langkah-langkah yang konkrit. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu," kata Damanik.

    Kedua, terkait pelanggaran HAM dalam konflik agraria. Konflik agraria menurut dia menjadi kasus dengan pengaduan tertinggi yang diterima Komnas HAM. Secara faktual, ini juga kasus yang paling banyak di Indonesia. Tak hanya kekerasan dari aparat keamanan kepada masyarakat, tapi di beberapa kasus juga sebetulnya terjadi kekerasan antar masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat terhadap aparat keamanan.

    Adapun intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, Damanik mengatakan masih sering terjadi di berbagi wilayah. Mulai dari kasus Sunda Wiwitan di Kuningan, GKI Yasmin, ada juga kasus di Singkil yang sudah lama sekali sampai hari ini belum selesai.

    Kemudian soal access to justice, atau aksees terhadap keadilan. Komnas HAM mencatat banyak kasus-kasus yang masuk. Damanik mendorong pemerintah untuk memperhatikan persoalan akses atas keadilan ini.

    "Terutama setelah diluncurkannya UU Cipta Kerja, akses terhadap keadilan ini akan banyak muncul lagi sebagian aduan ke Komnas HAM," kata dia.

    Selanjutnya terkait kekerasan oleh aparat negara dan masyarakat. Terutama ketika terjadi langkah-langkah penegakan hukum. Mulai dari upaya pencegahan atau Pemberantasan terorisme, terjadi pelanggaran HAM hingga menyebabkan kematian.

    Lalu juga terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terkait belakangan. Selain itu, ada juga persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komnas mencatat hal ini tidak saja kepada individu dan kelompok, tetapi juga terjadi di ruang akademik.

    Hal ini juga tercermin dari kekerasan terhadap kalangan jurnalis. Mulai dari kriminalisasi, hacking, doxing. Damanik mengatakan semestinya di alam demokrasi yang sudah lebih dari 20 tahun setelah 1998, seharusnya kebebasan berekspresi dan berpendapat ini bisa berkembang lebih jauh.

    Yang terakhir adalah penanganan HAM di saat pandemi Covid-19. Damanik mengatakan pemajuan dan penegakan HAM juga mengalami berbagai persoalan. Kebanyakan terjadi karena krisis ekonomi. Tingginya pengangguran, kemiskinan dan PHK akan menimbulkan persoalan HAM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Kreatif Memanfaatkan Platform Jaringan Sosial Untuk Pembelajaran

    Berdasarkan konsep Merdeka Belajar Menteri Nadiem, Pemanfaatan Teknologi dalam Inovasi Pembelajaran sangat Penting.