Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ekspresi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ketika sedang mendengarkan penjelasan keluarga alm Randi dan Yusuf di Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Komnas HAM di beri 2 rekomendasi salah satunya menuntut Presiden RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TNGF). Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Ekspresi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ketika sedang mendengarkan penjelasan keluarga alm Randi dan Yusuf di Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Komnas HAM di beri 2 rekomendasi salah satunya menuntut Presiden RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TNGF). Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tak ada progres signifikan dalam penanganan HAM di Indonesia selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini terungkap dari enam isu HAM utama yang menjadi fokus Komnas HAM.

"Kami secara umum menyimpulkan ada situasi stagnan di dalam pemajuan dan penegakan HAM," kata Damanik dalam konferensi pers daring, Rabu, 21 Oktober 2020.

Pertama soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Damanik mengatakan baik di periode pertama maupun kedua ini, pemerintah sebenarnya sudah menyatakan komitmen untuk penyelesaiannya. Termasuk di antaranya lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang mewacanakan rekonsiliasi.

Namun, Damanik mengatakan dari 12 kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM, hingga hari ini belum satu pun ada penyelesaian. "Sampai hari ini kami belum melihat langkah-langkah yang konkrit. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu," kata Damanik.

Kedua, terkait pelanggaran HAM dalam konflik agraria. Konflik agraria menurut dia menjadi kasus dengan pengaduan tertinggi yang diterima Komnas HAM. Secara faktual, ini juga kasus yang paling banyak di Indonesia. Tak hanya kekerasan dari aparat keamanan kepada masyarakat, tapi di beberapa kasus juga sebetulnya terjadi kekerasan antar masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat terhadap aparat keamanan.

Adapun intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, Damanik mengatakan masih sering terjadi di berbagi wilayah. Mulai dari kasus Sunda Wiwitan di Kuningan, GKI Yasmin, ada juga kasus di Singkil yang sudah lama sekali sampai hari ini belum selesai.

Kemudian soal access to justice, atau aksees terhadap keadilan. Komnas HAM mencatat banyak kasus-kasus yang masuk. Damanik mendorong pemerintah untuk memperhatikan persoalan akses atas keadilan ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Terutama setelah diluncurkannya UU Cipta Kerja, akses terhadap keadilan ini akan banyak muncul lagi sebagian aduan ke Komnas HAM," kata dia.

Selanjutnya terkait kekerasan oleh aparat negara dan masyarakat. Terutama ketika terjadi langkah-langkah penegakan hukum. Mulai dari upaya pencegahan atau Pemberantasan terorisme, terjadi pelanggaran HAM hingga menyebabkan kematian.

Lalu juga terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terkait belakangan. Selain itu, ada juga persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komnas mencatat hal ini tidak saja kepada individu dan kelompok, tetapi juga terjadi di ruang akademik.

Hal ini juga tercermin dari kekerasan terhadap kalangan jurnalis. Mulai dari kriminalisasi, hacking, doxing. Damanik mengatakan semestinya di alam demokrasi yang sudah lebih dari 20 tahun setelah 1998, seharusnya kebebasan berekspresi dan berpendapat ini bisa berkembang lebih jauh.

Yang terakhir adalah penanganan HAM di saat pandemi Covid-19. Damanik mengatakan pemajuan dan penegakan HAM juga mengalami berbagai persoalan. Kebanyakan terjadi karena krisis ekonomi. Tingginya pengangguran, kemiskinan dan PHK akan menimbulkan persoalan HAM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

1 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.


Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

2 hari lalu

Koordinator YLBHI Arif Maulana (kiri), memberikan keterangan dalam konferensi pers merespon rentetan peristiwa kekerasan di Papua, di Kantor KontraS, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Pada medio Januari hingga Maret telah terjadi 7 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua yang menyebabkan 6 korban luka-luka dan 4 korban lainnya tewas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

Para pelaku pembunuhan Munir, kata Arif, harus diseret ke Pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

3 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

3 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

Istri aktivis HAM Munir, Suciwati desak ada pengadilan HAM ad hoc untuk kematian suaminya. Ia menuntut presiden buktikan janji untuk menuntaskannya.


Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

3 hari lalu

Suciwati, istri Munir Said Thalib, saat ditemui usai diperiksa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

Suciwati, istri dari Munir berharap pengungkapan kasus pembunuhan terhadap suaminya segera tuntas.


Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

3 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Penyusunan RTRW IKN Diduga Tak Libatkan Warga, Jatam Kaltim Desak Ombudsman Turun Tangan

7 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Penyusunan RTRW IKN Diduga Tak Libatkan Warga, Jatam Kaltim Desak Ombudsman Turun Tangan

Jatam Kaltim juga mendesak Komnas HAM untuk segera merespons dan turun menyelidiki pelanggaran HAM di kawasan IKN.


Ma'ruf Amin Berharap Hak Angket Pemilu Tak Berujung Pemakzulan Jokowi

11 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Ma'ruf Amin Berharap Hak Angket Pemilu Tak Berujung Pemakzulan Jokowi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menginginkan supaya pergantian pemerintahan berjalan dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seluruh elemen bangsa.