Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Beban Setahun Jokowi - Ma'ruf versi Fadli Zon: dari Utang hingga soal Covid-19

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh wakil presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Rapat ini membahas persiapan pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh wakil presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Rapat ini membahas persiapan pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR asal Gerindra, Fadli Zon, mengatakan dalam setahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Indonesia mengalami banyak kemunduran. Menurut catatan Fadli setidaknya ada empat beban yang ditanggung selama pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pertama adalah beban utang. Akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yang sangat berat," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Oktober 2020.

Fadli mengutip laporan Bank Dunia bertajuk 'International Debt Statistics 2021' utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Saat ini utang Indonesia menurutnya berkisar di 402 juta dolar Amerika Serikat.

Selain utang, kata Fadli, pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar dolar AS dengan tenor 30 tahun. Utang ini berarti akan jatuh tempo pada 2050.

"Kedua adalah beban hukum. Kerusakan tatanan hukum di era pemerintah sekarang ini sangat kasar mata. Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi. Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fadli melihat pola penerbitan regulasi semacam ini bukan bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan. Ia mengatakan di negara lain omnibus law paling banyak mengubah 10 Undang-Undang, bahkan mayoritas kurang dari itu.

Beban ketiga, kata Fadli adalah beban perpecahan. Pemerintah menurutnya masih bermain dengan sejumlah isu sensitif keagamaan. Ia menyoroti Menteri Agama Fachrul Razi yang beberapa kali melontarkan pernyataan yang kontroversial.

Beban terakhir, menurutnya adalah beban sosial. "Rakyat kini bebannya kian berat. Sebelum ada pandemi Covid-19, rakyat sudah banyak terbebani kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, BBM, tol BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Kini, beban rakyat bertambah karena pandemi," ujarnya.

FIKRI ARIGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

2 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

4 hari lalu

Wijaya Karya. wika.co.id
Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan skema rights issue dapat berkontribusi untuk restrukturisasi utang dan menyehatkan kondisi keuangan perseroan.


Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang pemerintah turun 59,9 persen dibanding tahun lalu.


Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

8 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

Kurangnya literasi keuangan membuat banyak guru terjerat pinjol ilegal. Salah satu penyebabnya penghasilan yang tergolong rendah.


Chatib Basri Sebut Perlu Investasi Asing Rp 1.800 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

10 hari lalu

Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo
Chatib Basri Sebut Perlu Investasi Asing Rp 1.800 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Indonesia perlu investasi asing sekitar Rp 1.800 triliun untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen.


Erick Thohir Tanggapi Pendanaan JETP yang Disebut-sebut jadi Jebakan Utang RI

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-Interim, Erick Thohir, dalam acara peluncuran dokumen Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Erick Thohir Tanggapi Pendanaan JETP yang Disebut-sebut jadi Jebakan Utang RI

Erick Thohir mematahkan anggapan bahwa skema pendanaan JETP akan menjadi utang negara. Begini penjelasan Menteri BUMN tersebut.


Miliarder Rusia Kritik Utang Amerika Serikat yang Tembus Rekor Tertinggi

13 hari lalu

Oleg V. Deripaska Menang Gugatan Terhadap Instagram dan Facebook
Miliarder Rusia Kritik Utang Amerika Serikat yang Tembus Rekor Tertinggi

Utang Amerika Serikat menyentuh rekor tertinggi pada pertengahan September 2023, yakni sudah lebih dari USD33 triliun (Rp509.001 triliun)


Jokowi Sarankan APEC Fokus pada Tiga untuk Hadapi Isu Perubahan Iklim, Apa Saja?

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbicara dalam acara APEC CEO Summit di San Francisco, California, AS, 16 November 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Sarankan APEC Fokus pada Tiga untuk Hadapi Isu Perubahan Iklim, Apa Saja?

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat tiga hal penting yang harus menjadi fokus Forum APEC dalam menghadapi isu perubahan iklim.