Cegah Klaster Baru, Satgas Minta Pemangku Kepentingan Antisipasi Libur Panjang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Agustus 2020. Tingginya antusias warga untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor pada libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah dan libur akhir pekan membuat kepadatan terjadi di sejumlah titik, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan sistem buka tutup jalur dan sistem lawan arus (contraflow) untuk mengurai kemacetan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Agustus 2020. Tingginya antusias warga untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor pada libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah dan libur akhir pekan membuat kepadatan terjadi di sejumlah titik, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan sistem buka tutup jalur dan sistem lawan arus (contraflow) untuk mengurai kemacetan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemangku kepentingan menyiapkan langkah antisipasi mencegah klaster baru saat periode libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

    Pertama, antsipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Wiku mengimbau pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang agar tidak dilakukan. "Jika terpaksa dilakukan, maka kapasitas kehadiran tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan," katanya dalam konferensi pers, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Wiku juga meminta KPU dan aparat terkait mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan massa peserta dan pendukung peserta Pilkada 2020. Terutama jika ada konflik penetapan daftar pemilih tetap.

    Selanjutnya, pemerintah daerah diminta meniadakan car free day dan menutup sarana olahraga massal, seperti stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. "Lebih baik berolahraga sendiri di lingkungan rumah," ujarnya.

    Kedua, antisipasi kerumunan ekonomi. Wiku meminta kementerian dan lembaga harus menjamin protokol kesehatan yang ketat. Khususnya ejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan atau bandara, ketika di dalam moda transportasi, serta penumpang turun dari armada. Protokol ini seperti #memakaimasker, #menjagajarak, dan #mencucitangan.

    Kemudian, pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus mengadakan sosialisasi serta pengawasan yang dibantu Satpol PP kepada seluruh pedagang dan penyewa kios, untuk menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi dengan masyarakat.

    Khusus kerumunan pasar luar gedung, Wiku menilai diperlukan keterlibatan pengelola pasar informal dan bekerja sama dengan ormas serta pemerintah setempat, melalui RT/RW. Khusus tempat wisata, pemantauan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan peraturan terkait operasi tempat wisata di masa pandemi.

    Ketiga, antisipasi kerumunan keluarga dan kerabat. Wiku mengimbau agar memperhatikan cara berkendara yang aman, dengan tetap menggunakan masker dan meminimalkan isi penumpang dalam kendaraan. Kemudian menunda terlebih dahulu acara keluarga yang tidak teralu penting.

    "Serta membatasi arus keluar masuk termasuk keluarga, baik ke sekolah asrama maupun lapas. Dan manfaatkan media komunikasi daring sebagai alternatif lainnya," kata dia.

    Keempat, antisipasi kemunculan kerumunan akibat bencana. Karena mulai timbul bencana, Wiku menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan tenda untuk mengevakuasi korban bencana alam. Tetapi memanfaatkan fasilitas penginapan maupun rumah yang tersedia untuk mencegah kerumunan.

    Terkait aksi menyampaikan pendapat secara terbuka atas UU Cipta Kerja, Wiku Adisasmito mengimbau agar dilakukan dengan cara menghindari kerumunan. "Dengan jumlah massa cukup banyak, maka upaya penyampaian aspirasi memiliki potensi tumbuh menjadi klaster Covid-19," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.